 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lampung Utara,berjumlah 10.188 orang. Dari jumlah itu 56 persennya adalah tenaga pendidik, sehingga anggaran yang diserap Dinas Pendidikan Lampura mencapai 44,66 persen dari total RAPBD Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung (gaji PNS). "Mengenai besaran belanja tidak langsung selain dialokasikan untuk gaji PNS,juga dipergunakan untuk tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru," kata Bupati Lampung Utara Drs.Hi.Zainal Abidin,M.M. menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai besarnya plafon anggaran untuk Dinas Pendidikan, pada paripurna jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2013 diruang sidang paripurna DPRD, Rabu (7/11/2012).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampura M.Yusrizal dihadiri Forkopimda setempat dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Lampura. Selanjutnya menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN, Bupati mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara yang relatif besar dipengaruhi oleh komoditi pertanian dan perdagangan. Laju Inflasi 0,01 persen per September 2012 adalah Laju Inflasi Nasional yang menjadi asumsi dasar dalam penyusunan APBD Lampura Tahun Anggaran 2013, sedangkan laju Inflasi Lampura pada semester I tahun 2012 adalah 1,72 persen. Mengenai pertumbuhan ekonomi melalui sektor peternakan, kata Bupati yakni melalui program pengembangan ternak dan peningkatan produksi daging. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai swasembada daging Tahun 2014, antara lain pengembangan kawasan peternakan berupa bibit sapi.
Pertumbuhan ekonomi melalui pasar agribisnis, Pemerintah Provinsi Lampung telah mendirikan terminal agribisnis di Lampung Selatan, dan diharapkan Kabupaten Lampung Utara juga dapat mendirikan subterminal agribisnis, karena itu diperlukan dukungan dari semua stakeholder, terang Bupati. Selain itu,komoditas kedelai merupakan salah satu dari tujuh skala prioritas sektor pertanian setelah padi dan jagung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009-2014. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lokal, mengurangi impor dan tanaman kedelai yang merupakan tanaman alternatif bagi lahan sawah yang belum terjangkau irigasi.
Selanjutnya,mengenai beberapa permasalahan pertanahan yang ada di Lampura, Bupati menjelaskan, masalah area PTPN VII unit usaha Bunga Mayang dengan masyarakat telah diadakan pertemuan antara Forkopimda, masyarakat dan pihak PTPN VII, telah mengambil keputusan meminta kepada Menteri BUMN untuik melakukan pengukuran ulang terhadap areal HGU PTPN VII unit usaha Bunga Mayang sesuai dengan keinginan masyarakat. "Masalah masyarakat Desa Sawojajar dan Madukoro dengan pihak Kimal (TNI AL), telah dilakukan pertemuan antar Forkopimda dan Perwakilan Mabes TNI AL, yang mana keinginan masyarakat Desa Sawojajar, agar tanah yang telah memiliki sertifikat tanah seluas 48 Hektar dapat dikelola masyarakat. Sedangkan masyarakat Madukoro meminta agar permohonan penerbitan sertifikat tanah seluas 87 bidang yang telah didaftarkan melalui prona BPN RI dan pihak TNI AL telah berjanji untuk segera menyelesaikan masalah tersebut," terangnya lagi.
Sementara itu,dalam menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI-P Bupati mengatakan pihaknya akan berupaya tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Optimalisasi pelaksanaannya, serta efisiensi dan efektifitas dalam penganggarannya pada APBD 2013. Jawaban ini juga sekaligus untuk menjawab saran, masukan dari Fraksi Nengah Nyappur, ujar Bupati.
www.lampungutara.go.id
|