Cari di Blog Ini

Jumat, 30 Desember 2011

Pembuatan e-KTP tanpa biaya di Lampung Utara

Lampung Utara
Bupati Lampura: E-KTP Emang Gratis!

Tiap hari mampu terlayani sekitar 300 warga wajib KTP yang berdomisili di 18 desa dalam Kecamatan Banda sakti. Puluhan diantaranya mendapat E-KTP seumur hidup karena sudah lanjut usia. Camat Banda Sakti Tarmizi SE, sidampingi Staf Pemerintahan Banda Sakti Muhajir Minggu (25/12/2011) mengatakan, sebanyak 62 ribu orang Wjib KTP. Sebanyak 20 ribu diantaranya telah terlayani sejak dua pekan terakhir ini, dengan t tiga unit peralatan camera digital dan perangkat lainnya. Menurut Muhajir, petugas pembuat KTP mulai beraktivitas pukul 8.00 hingga pukul 18.00 WIB.
Bupati Lampung Utara (Lampura) Zainal Abidin mengimbau tidak dilakukan pungutan-pungutan terhadap pembuatan e-KTP. "Saya minta tidak ada pungutan, sebab semuanya digratiskan," jelasnya dalam sosialisasi e-KTP di gedung Pusiban Kotabumi, Kamis (29/12/2011).

Pasalnya, selama tahun pertama, pemkab Lampura menggratiskan pembuatan e-KTP. Program ini bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan. Sebab, pada e-KTP ini tidak ada pencetakan identitas yang ganda. "Semuanya sudah tercatat dalam satu database kependudukan," jelasnya.

www.tribunnews.com

Rabu, 28 Desember 2011

Alam semesta dengan sembilan dimensi ruang

Alam semesta dengan sembilan dimensi ruang. Para ilmuwan Jepang mengungkapkan bahwa alam semesta dahulu kala memiliki 9 dimensi ruang.
Alam Semesta Ada Sembilan Dimensi

Selama 40 tahun ilmuwan dipusingkan oleh pertanyaan: kenapa manusia tinggal di dunia tiga dimensi? Kini kelompok peneliti dari tiga institusi riset Jepang menemukan jawaban ini melalui simulasi superkomputer.

Dalam teori kosmologi dentuman besar, jagat raya berawal dari titik kecil tak kasat mata yang tiba-tiba meluas. Teori pembentukan ini didukung oleh bukti pengamatan seperti radiasi sisa dalam panjang gelombang mikro dan nisbah hidrogen dan helium yang pas.

Sayangnya, teori relativitas umum bikinan Albert Einstein tak bisa menjelaskan kondisi jagat raya pada titik kecil. Keterbatasan ini mampu diatasi melalui teori superdawai. Dalam teori ini, partikel mendasar penyusun materi di alam semesta diandaikan seperti dawai yang bergetar.

Beberapa pola getaran bisa menjelaskan partikel yang bertanggung jawab atas gravitasi. Dengan begitu, kelahiran alam semesta bisa dijelaskan melalui superdawai. Namun teori ini memprediksi terdapat sembilan dimensi ruang, jauh lebih banyak daripada tiga dimensi yang biasa dikenal.

Peneliti gabungan dari High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Shizuoka University, dan Osaka University mampu membuat simulasi komputer bagaimana superdawai bekerja saat kelahiran alam semesta. Komputer Hitachi SR16000 pada penelitian ini mampu mengolah data hingga kecepatan 90,3 teraFLOPS.

Hasil simulasi menunjukkan, pada awalnya alam semesta memiliki sembilan dimensi ruang. Pada tahapan selanjutnya, hanya tiga dimensi yang mengembang, membentuk jagat raya tiga dimensi tempat tinggal manusia. "Hasil ini mendemonstrasikan bahwa alam semesta tiga dimensi yang kita tinggali memang berkembang dari sembilan dimensi," ujar peneliti dari High Energy Accelerator Research Organization Jun Nishimura dalam siaran pers pada website resmi.

Tak hanya mampu menjelaskan bagaimana alam semesta tiga dimensi terbentuk, simulasi ini juga memperkuat keberadaan teori superdawai dalam menjelaskan kelahiran alam semesta. Selanjutnya, teori ini tak hanya dipakai untuk menjelaskan masa lalu namun juga masa depan. Salah satunya adalah fenomena percepatan pengembangan alam semesta menyedot perhatian masyarakat setelah tiga penemunya diganjar anugerah Nobel tahun 2011.

www.tempo.co

Rabu, 14 Desember 2011

Oknum Anggota DPRD Lampung Utara Diduga Komersialkan Pengurusan Izin HKn

Kejari Usut ‘Komersialisasi’ Hutan Kemasyarakatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi bergerak cepat mengusut dugaan 'bisnis haram' anggota DPRD Lampung Utara (Lampura) Rahmad Fadli yang mengkomersilkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKn). Padahal, pengurusan izin HKn digratiskan oleh pemerintah. Korps Adiyaksa itu mulai turun lapangan untuk mengumpulkan data dan ketarangan terkait masalah tersebut.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Arnold Atarwaman, mengatakan, pihaknya berjanji akan terus menindak lanjuti dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh Rahmad Fadli terkait pembuatan izin HKn di Desa Sindang Agung dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tanjungraja itu. "Kita masih menunggu surat perintah (Suprin) dari Kajari untuk turun kelapangan. Jika Suprin tersebut sudah turun, kita akan langsung mengecek kelapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat," ujar Arnold kepada Kupas Tuntas, Selasa (13/12).

Menurutnya, sesuai laporan ada beberapa masyarakat yang mengaku telah dirugikan dalam rencana pengurusan izin HKn ke Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

Arnold mengakui ada informasi bahwa pengumpulan dana yang diterima oleh Rahmad Fadli merupakan swadaya masyarakat dengan alasan untuk mengurus izin HKn ke Jakarta. Namun, hal itu tidak akan menghalangi upaya pihaknya mengungkap masalah sebenarnya. Apalagi, lanjutnya, sejak masyarakat menyerahkan uang tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya. Sehingga, masyarakat dua desa itu merasa tertipu lalu melaporkan ke kejaksaan. "Karena prosesnya sudah cukup lama, sehingga masyarakat beranggapan bahwa mereka sudah ditipu. Oleh karena itu kita akan turun langsung kelapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat," janjinya.

Setelah turun kelapangan dan ditemukan indikasi pungli, maka langkah selanjutnya akan ditentukan. Sebelumnya, warga Desa Sindang Agung dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjungraja Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melaporkan Rahmat Fadli anggota DPRD Lampura ke Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kota Bumi. Rahmat Fadli diduga menipu warga dalam mengurus izin Hutan Kemasyarakatan (HKn).

Dalam mengurus izin HKn, warga dua desa itu mempercayakannya kepada Rahmat Fadli tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD. Namun, hingga saat ini izin Hkn itu tidak ada kejelasan. Sementara, uang warga yang dikumpulkan dan diserahkan ke Rahmat Fadli juga tidak jelas nasibnya. Menurut keterangan warga uang yang disetor ke Rahmad Fadli bervariasi terganggu luas lahan. Besarnya mulai Rp13 Juta sampai dengan Rp36 Juta.

Sementara, Kabid Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lampura, Sutan Marpaung, mengatakan, masyarakat sama sekali tidak dikenakan biaya alias geratis dalam mengurus izin HKn. Masyarakat hanya diminta mengurus HKn sesuai prosedur dan melengkapi persyaratan administrasi yang benar sesuai dengan fakta lapangan.

Saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Lampura, Rahmad Fadli membantah jika dirinya melakukan Pungli.Menurutnya, pembayaran dana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, dan pengurusan izin HKn itu sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu Tanda Tangan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

sindikasi.inilah.com

Selasa, 13 Desember 2011

Di Lampung Utara masih ada 136 Desa Tertinggal

136 Desa Masih Tertinggal

Sebanyak 136 dari 232 Desa di Lampung Utara (Lampura) masuk dalam kategori tertinggal. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampura Tahun 2011, sesuai dengan SK Bupati Lampung Utara Nomor B/151/26-LU/HK/2011 tentang Desa Tertinggal. Demikian di sampaikan Kasubid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Amir Hamzah mewakili Kepala Bappeda Lampung Utara, Drs. Effendi, M.M, kemarin (12/12).

Dikatakan Amir, untuk kriteria ketertinggalan sudah ditetapkan oleh pihak kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), yang meliputi pembangunan insfrastruktur, perkembangan ekonomi, dan Fasilitas sosial yang ada di desa setempat. "Untuk Infrastruktur seperti kondisi jalan desa yang masih banyak berupa tanah merah dan sedikitnya jembatan, dan keberadaan jaringan listrik," jelasnya.

Kemudian untuk perkembangan ekonomi meliputi masalah perekonomian masyarakat termasuk pendapatan yang belum merata dan di bawah garis kemiskinan serta keberadaan pasar desa yang belum dimiliki masing-masing desa tertinggal, sehingga masyarakat sedikit kesulitan dalam pendistribusian hasil-hasil pertanian. Sementara untuk fasilitas sosial meliputi berbagai fasilitas sarana umum seperti sekolah, pos kesehatan desa atau puskesmas serta sarana rumah ibadah yang kurang memadai.

Dilanjutkan, untuk itu Pemkab Lampura telah mengirimkan data keberadaan desa tertinggal ke berbagai kementerian yang ada ditingkat pusat, sehingga dapat dijadikan prioritas pembangunan dimasa mendatang.”Untuk Tahun 2010 kita telah mendapat Program Pembangunan Daerah Tertinggal Khusus (P2DTK) yang dipusatkan di 32 Desa. Kemudian Program Bedah Desa dan Program Unggulan Kabupaten, masing-masing dua Desa yang dipusatkan di Kecamatan Tanjungraja,”papar Amir.

Dia juga mengharapkan kepada desa yang telah mendapat bantuan baik dari pusat maupun bantuan dari pemerintah kabupaten dapat menjaga dan memanfaatkan bantuan yang diberikan demi kemakmuran masyarakat dimasing-masing Desa. "Kalau sudah dibantu diharapkan dapat dijaga dengan baik, sehingga bisa bertahan lama dan dimanfaatkan seluruh masyarakat yang ada di masing-masing Desa," pungkasnya.

www.radarkotabumi.com

Jumat, 09 Desember 2011

Ketua RT di Lampung Utara Mendapat Tunjangan Rp. 25 Ribu Per Bulan Tahun 2012

Pemkab Alokasikan TPAPD Capai Rp 5 Miliar

Pada Tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menganggarkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) dengan jumlah lebih dari Rp5.166.300.000,-. Anggaran itu dialokasikan untuk 232 Kades, 91 Sekdes Non PNS, 696 Kaur, 1275 LK atau Kadus dan 3271 RT yang ada di Lampura. "Untuk setiap bulannya para Kades mendapat Rp600 ribu, Sekdes Non PNS Rp200 ribu, Kaur Rp150 ribu, LK atau Kadus Rp50 ribu dan RT mendapat Rp25 ribu per bulannya," ujar Kabid Pemerintahan Desa Juniriyadi, M.M., mendampingi Kepala BPMPD Lampura Hasan Asnawi, M.M, kemarin (8/12).

Juniriyadi mengatakan, alokasi TPAPD itu diluar Anggaran Dana Desa (ADD) yang sedang digodok di DPRD Setempat. Sayangnya untuk jumlah ADD bagi 232 Desa di Lampura, Juniriyadi enggan menjelaskan secara rinci dengan alasan anggaran itu sedang dalam tahap pembahasan.”Kalau jumlah ADD belum dapat diketahui karena sedang dalam tahapan penggodokan di Dewan,”kata dia.

Namun Juniriyadi menjelaskan untuk 2011 jumlah ADD masing-masing Desa Rp 32.200.000,- dan didalamnya sudah termasuk TPAPD. "Dipisahkannya antara ADD dan TPAPD sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat dan sekaligus sebagai upaya bentuk apresiasi pemerintah kabupaten," ujarnya.

Menurut Juniriyadi, terkait dengan tehnis pencairan TPAPD sedang disusun Peraturan Bupatu (Perbup)-Nya. "Tapi yang jelas TPAPD itu sudah masuk dalam APBD 2012 dan sudah disetujui Dewan," lanjutnya.

Bantuan itu rencananya dibagikan setiap bulannya kepada Aparatur Desa, dan diharapkan dapat diterima secara langsung. Namun demikian, kata Juniriyadi, khusus untuk tunjangan penghasilan bagi para RT, karena jumlahnya sangat kecil yakni Rp 25 ribu perbulan. "Karena itu khusus untuk para RT akan diberikan setiap tiga bulan sekali," jelasnya seraya menyebutkan bantuan jangan dilihat nilainya, tapi lebih kepada bentuk perhatian pemerintah kabupaten kepada aparatur pemerintahan desa.

www.radarkotabumi.com

Lampung Berusaha Pecahkan Rekor MURI 25 jam Menabuh Gamolan

Lampung Gelar Tabuh Gamolan 25 Jam Nonstop

Provinsi Lampung menggelar tabuh gamolan yakni alat musik dari bambu selama 25 jam nonstop dalam upaya memecahkan rekor MURI. Acara pemecahan rekor Muri tabuh gamolan berlangsung di Lapangan Korpri Perkantoran Gubernur Lampung di Bandarlampung, Rabu, dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung MS Joko Umar Said dan dihadiri peneliti gamolan asal Australia Prof Margaret J Kartomi.

Upaya pemecahan rekor Muri, gamolan itu dimainkan oleh 25 kelompok pemusik masing-masing memainkan alat musik tradisional itu selama satu jam. Masing-masing kelompok terdiri atas 25 pemain untuk memainkan gamolan selama satu jam, kemudian disusul hingga grup lainnya dan seterusnya untuk memainkan alat tradisonal Lampung itu.

Kelompok pemain musik gamolan itu tidak hanya siswa sekolah tetapi juga mahasiswa. Ke-25 kelompok penabuh gamolan itu yakni PGSD Unila, STAH Bandarlampung, Prodi Tari Unila, SD Fransiskus Tanjungkarang, SD Kartika II, SD 2 Rawa Laut, SD Xaverius Telukbetung. Kemudian SDN 1 Budidaya Lampung Selatan, SMPN 14 Bandarlampung, SMP Muhammadiyah Bandarlampung, SMPN 22 Bandarlampung, SMP PGRI 3 Bandarlampung, SMPN 16 Bandarlampung, SMPN 2 Bnadarlampung, SMPN 4 Bandarlampung, SMKN 4 Bandarlampung. Selanjutnya, SMA Fransiskus Bandarlampung, SMA Perintis I Bandarlampung, SMAN 7 Bandarlampung, SMAN 1 Gading Rejo, SMAN 9 Bandarlampung, SMA Al Kautsar Bandarlampung, SMAN 1 Bandarlampung dan SMAN 2 Bandarlampung. Permainan alat musik itu berlangsung Rabu (7/12) sejak pukul 09.00 WIB hingga Kamis (8/12) pukul 10.00 WIB.

Menurut peneliti gamolan asal Australia Prof Margaret J Kartomi mentatakan alat musik yang dimainkan itu berupa delapan lempengan bambu pada gamolan diikat secara bersambungan dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan simpul di bagian teratas lempengan.

Gamolan dan gamelan menurutnya memiliki nama yang nyaris mirip tetapi berbeda. "Tangga nada gamolan Lampung berdasarkan arkeologi atau instrumen ialah do re mi so la si do. "Keunikan alat musik gamolan tidak ada tangga nada `fa`," kata dia. Sedang gamelan Jawa Slendro instrumennya ialah do re mi so la si," kata dia menambahkan.

www.antaranews.com

Kamis, 08 Desember 2011

Ilmuwan SETI kembali memburu Alien

Ilmuwan SETI kembali memburu Alien. Institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) yang selama ini memantau sinyal-sinyal dari planet-planet asing baru-baru ini telah kembali menggiatkan misinya untuk memburu keberadaan mahluk alien di luar angkasa sana. SETI sempat selama beberapa bulan menghentikan kegiatan memburu alien dikarenakan tidak tersedianya dana operasional. Namun setelah berhasil menghimpun sejumlah dana dari masyarakat melalui website www.setistars.org, lembaga ini pun kembali mengaktifkan 42 antena parabola radio miliknya yang berlokasi di timur laut San Francisco.
Pencarian alien dilanjutkan

Para astronom menata ulang pencarian kehidupan berkecerdasan di planet-planet asing, dan mereka telah mendapatkan ribuan target untuk dipindai.

Setelah "tidur" selama lebih dari tujuh bulan, serangkaian teleskop radio yang dioperasikan Institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) memulai lagi mendengarkan sinyal-sinyal dari planet-planet asing yang ditemukan teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA, demikian para peneliti seperti dikutip Space.com. "Pagi ini, pada pukul 6.18, kami telah memulai pengamatan kembali dunia-dunia Kepler. Kami sangat senang bisa kembali ke udara hari ini," kata Jill Tarter, Direktur Center for SETI Research pada Institut SETI, Senin lalu, di tengah Konferensi Sains Kepler di Pusat Riset Ames milik NASA.

Rangkaian Teleksop Allen (ATA) milik SETI adalah serangkaian 42 piringan radio yang berlokasi sekitar 500 kilometer arah timur laut San Francisco. ATA telah memulai memindai tempat-tempat technosignature --yaitu sinyal-sinyal elektromagnetis yang dapat menyanggah adanya peradaban asing di luar Bumi-- pada 2007.

Para peneliti SETI baru-baru ini memulai menggunakan penemuan Kepler itu untuk memandu aktivitas ATA. Kepler diluncurkan pada Maret 2009 dengan misi memburu planet-planet seukuran Bumi di zona 'bisa ditinggali kehidupan' dalam sistem bintang-bintang yang berada dalam jarak di mana air --dan tentunya kehidupan seperti manusi kenal-- berada.

Januari tahun ini, kata Tarter, tim SETI memulai pelatihan ATA pada 54 calon planet yang dideteksi Kepler di zona 'bisa ditinggali kehidupan'. Namun kegiatan ini tidak bertahan lama. SETI mesti mematikan ATA April lalu karena masalah anggaran yang memaksa mantan mitra Institut SETI --Universitas California, Berkeley-- mundur dari proyek itu.

SETI meluncurkan laman bersponsor banyak, www.setistars.org, demi mengembalikan rangkaian teleskop itu bekerja kembali. Masyarakat serta merta mendukungnya dengan menyumbangkan uang yang cukup untuk mengoperasikan lagi ATA. Senin lalu saja, masyarakat menyumbangkan sekitar 230 ribu dolar AS. Sumbangan juga datang dari Angkatan Udara AS yang berminat menggunakan rangkaian satelit itu untuk menjejak satelit dan reruntuhan luar angkasa, kata para pejabat SETI.

Senin pekan ini, tim Kepler mengumumkan penemuan 1.094 kandidat eksoplanet baru, sehingga membuat total calon planet yang berhasil dideteksi SETI dalam 16 bulan pertama operasinya menjadi 2.326 planet. Para peneliti hanya memastikan 30 dari ribuan kandidat planet yang berhasil dideteksi ini, namun para ilmuwan Kepler memperkirakan, sekurang-kurangnya 80 persen dari jumlah itu benar-benar ada. ATA akan menyasar kandidat-kandidat planet bidikan Kepler di zona 'bisa ditinggali kehidupan', kataTarter.

Para peneliti SETI berharap bisa memindai kelompok terakhir planet-planet potensial ini untuk meminimalkan peluang-peluang yang dibutakan oleh asumsi manusia mengenai di mana seharusnya kehidupan berada. "Apa yang kita anggap tahu sebetulnya menjadi hambatan untuk apa yang sesungguhnya ada di luar sana," kata Tarter. "Kami ingin mengeksplorasi secara sistematis semua kandidat planet ini."

Pencarian calon-calon planet oleh Kepler ini akan melibatkan pemindaian 9 miliar saluran berbeda dalam jendela frekuensi gelombang mikro. Pencarian yang menghabiskan waktu dua sampai tiga tahun dan menghabiskan dana 1,2 juta dolar AS per tahun ini ditujukan untuk mencari sinyal dari setiap dunia asing yang potensial ditinggali kehidupan, papar Tarter.

Lebih menyenangkan memokuskan perhatian pada ATA mengenai kemungkinan sistem tata surya asing ketimbang hanya merujuk piringan bintang sambil berharap mendapatkan yang terbaik, sambungnya. "Kita kini tahu di mana harus melihat planet-planet. Kita akan membawa pencarian manusia mengenai tanda-tanda teknologis (technosignature) ke tingkat berikutnya."

sumber : www.antaranews.com

Sabtu, 03 Desember 2011

Lampung Utara Belum Memiliki Ruang Terbuka Hijau

Lampura Belum Miliki Ruang Terbuka Hijau

Menurut Asisten II Pemkab Lampura Azwar Yazid, ada beberapa masukkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Lampura, di antaranya harus ada kawasan minapolitan, tersedianya kawasan ruang terbuka hijau, rekayasa lalulintas. "Untuk itu, kita lakukan duduk bersama antar satuan kerja perangkat daerah untuk membahas masukkan dalam pembuatan RTRW," jelas Azwar, Jumat (2/12/2011).

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara (Lampura) menggelar rakor penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), Jumat (2/12/2011).

Kegiatan dilakukan di ruang rapat aula kantor tersebut. Rapat dihadiri satuan kerja perangkat daerah, seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kodim 0412 Lampura. "Kami akan rakor untuk membahas RTRW Lampura," jelas Asisten II Pemkab Lampura Azwar Yazid, Jumat (2/12/2011).

lampung.tribunnews.com

Rabu, 30 November 2011

Pertamina Tambah 6 SPBE Di Lampung Utara Dan Barat tahun 2012

Pertamina Segera Tambah Enam SPBE di Lampung

Pertamina segera menambah enam unit stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji di wilayah Lampung bagian utara dan barat pada 2012 mendatang. Penambahan dilakukan untuk meningkatkan pemerataan layanan distribusi elpiji.

Hal itu diungkapkan Sales Represensative Elpiji Pertamina Regional II Lampung Ahmad Yudhistira seusai rapat penentuan harga eceran tertinggi (HET) elpiji di Lampung, Selasa (29/11/2011).

Menurut dia, saat ini di Lampung baru ada enam stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE). "Itu pun kebanyakan ada di wilayah selatan seperti Bandar Lampung ini. Akibatnya, ada daerah-daerah seperti di Lampung utara dan barat yang terpaksa jarak distribusinya lebih dari jarak 60 kilometer," ujar Ahmad.

Pertamina menentukan HET elpiji di Bandar Lampung saat ini Rp 13.650 untuk tabung isi 3 kilogram, tetapi harga ini untuk daerah yang masih berada dalam cakupan radius 60 km dari SPPBE. "Di luar radius ini, akan ada tambahan biaya angkut yang besarannya ditentukan pemerintah kabupaten/kota masing-masing," katanya.

regional.kompas.com

Selasa, 29 November 2011

Anggota DPRD Lampung Utara menjadi Tersangka Kepemilikan Narkoba dan Senjata Api Ilegal

Anggota DPRD Lampung Utara menjadi Tersangka Kepemilikan Narkoba dan Senjata Api Ilegal

Selain terkait kepemilikan narkoba, Polda Lampung juga menjerat tersangka anggota DPRD Lampung Utara Rusdie Effendi, dengan pasal penyimpanan dan penggunaan senjata api ilegal. "Tersangka tertangkap tangan menyimpan dan menggenggam senjata api, total senjata yang dimilikinya tiga pucuk, dan tidak dilengkapi dengan izin lengkap," kata Kabid Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar (AKB) Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Senin (28/11/2011).

Rusdie merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Fraksi PDI Perjuangan yang tertangkap oleh polisi dengan tuduhan pengedar narkoba dan kepemilikan senjata api. Saat ditangkap bersama barang bukti, Rusdie tidak dapat menunjukkan bukti sah kepemilikan tiga senjata api berikut puluhan butir peluru miliknya. "Katanya senjata api itu dipakai untuk mengantisipasi diri dari keadaan yang tidak diinginkan," kata dia.

Menurut Kabid Humas Polda Lampung itu, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara terkait kepemilikan tiga senjata api, selain undang-undang narkoba.

Dia ditangkap di rumahnya Desa Talang Paris, Sukamarga, Abung Tinggi, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, beserta sabu 25 gram dan tiga pucuk senjata api pada Sabtu dini hari (26/11). Rusdie ditahan di Mapolda Lampung dan terancam diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota. "Kami menduga tersangka mengedarkan sabu di daerah Lampung Utara dan Way Kanan, sejak enam bulan lalu," kata Kasubdit I Direktorat Narkoba Polda Lampung AKB Simamora, saat ekspose kasus tersebut Minggu (27/11).

www.mediaindonesia.com

Jumat, 11 November 2011

Kerusakan Jalan Raya Prokimal Belum Diperbaiki

Jalan Raya Prokimal, Kotabumi, Lampung Utara
Jalan raya prokimal tepatnya di daerah Hantu Laut, Kali Cinta, Kotabumi Utara, rusak berat bahkan hampir tidak terdapat aspal di badan jalan itu. Sementara kondisi jalan antara Ketapang dan Kotabumi (Lampung Utara) dimana Jalan Prokimal Prokimal itu berada juga pada umumnya mengalami kerusakan parah. Namun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengklaim bahwa jalan itu merupakan jalan provinsi bukan milik Kabupaten. "Itu jalan provinsi jadi penanggungjawabnya PU Provinsi Lampung," ujar Sekretaris Dinas PU Lampura Ir. Hendri Us, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada 10 November 2011.

Dia menyatakan, meski demikian pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kerusakan jalan tersebut. Sehingga dapat segera diperbaiki. "Kita sudah koordinasi dengan pihak provinsi terkait kerusakan jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Lampura dengan Waykanan itu," katanya.

Dia juga menjelaskan, terjadi dilema ketika terjadi kerusakan jalan provinsi atau jalan nasional pasalnya masyarakat selalu mengharapkan yang terbaik dalam pembangunan sementara dalam penerapan birokrasinya berbeda-beda. "Kalau jalan kabupaten kita yang kelola sementara jalan Provinsi oleh Pemerintah Provinsi dan jalan nasional oleh Pusat. Sementara masyarakat nggak mau tahu itu yang jelas mereka bayar pajak dan mengharapkan pembangunan dengan baik," terang Hendri Us seraya beranggapan masyarakat salah kaprah masalah kebijakan pembangunan.

Diberitakan sebelumnya, Jalan Raya Prokimal, tepatnya di daerah Hantu laut Kali Cinta, Kotabumi Utara, rusak berat bahkan hampir tidak terdapat aspal di badan jalan itu. Selain rusak jalan itu juga rawan karena sering terjadi kecelakaan dan menjadi target para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Namun demikian kerusakan jalan ini belum mendapat perhatian dari Instansi terkait.

Bila melintasi jalan tersebut pengendara harus pandai memilih jalur, karena banyak sekali jalan berlubang yang menganga lebar bahkan karena kerusakan itu banyak debu bertaburan. Padahal jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju daerah Waykanan dan jalur tersebut merupakan jalur ekonomi, karena ada beberapa perusahaan besar bisa mengangkut hasil produksinya melintasi jalan tersebut.

www.radarkotabumi.com

Selasa, 18 Oktober 2011

Di Lampung Utara, 35 Koperasi Mati Suri dan 71 Kolaps

Sebanyak 71 Koperasi di Lampung Utara (Lampura) sudah tidak aktif. Sedangkan 35 unit dalam kondisi mati suri dan 201 Koperasi masih berjalan. "Untuk totalnya koperasi tersebut sebanyak 307," ujar Kadiskoperindag dan UMKM Nouriel Islami, S.E., M.Si.

Dikatakan, dari 201 Koperasi aktif tersebut yang telah melaksanakan RAT sebanyak 143 Koperasi. Bagi koperasi yang sudah tak aktif sulit untuk dibubarkan. Pasalnya, koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan bersifat independen. "Serta dalam pembentukannya melibatkan anggota, jadi yang berhak membubarkan koperasi berdasarkan kesepakatan anggota dan kita hanya sebagai pembina koperasi-koperasi tersebut," ujar Nouriel.

Diskoperindag dalam melakukan pembinaan dilakukan secara intensif, dan bagi koperasi yang nyaris kolep atau sudah tak beraktivitas pihaknya menyarankan agar segera dilakukan reorganisasi. "Sehingga dapat berjalan kembali," katanya

Dalam pembuatan koperasi memiliki persyaratan minimal memiliki 20 anggota, dan memiliki usaha yang sama berkumpul dan sepakat mendirikan koperasi. Dalam pembentukan mereka akan mengundang pihak Diskoperindag untuk memberikan pengarahan. "Kemudian saat itu juga dirumuskan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi yang memuat, nama, jenis koperasi, termasuk besaran iuran anggota, simpanan wajib dan simpanan pokok," terangnya menambahkan, setelah semua selesai pembentukan, berkas tersebut diajukan ke Diskoperindag untuk diterbitkan badan hukum dan akta notaris.

Nouril mengharapkan koperasi dalam menjalankan aktivitasnya tak boleh mengandalkan pihak ketiga dan harus mandiri. Namun demikian dia juga menyatakan jika ada bantuan untuk penguatan modal koperasi itu syah-syah saja. "Kebanyakan orang bikin koperasi karena mengejar adanya bantuan pemerintah. Setelah bantuan turun koperasinya menjadi vakum. Ini harus diantisifasi karenanya dalam pengajuan berkas pembentukan koperasi kita harus lebih selektif," pungkasnya.

Sabtu, 15 Oktober 2011

PLN Kotabumi Kembali Byar-pet

Warga Kotabumi keluhkan pemadaman bergilir

Sejumlah masyarakat di Lampura mengeluhkan seringnya pemadaman listrik dalam sepekan terakhir. "Daerah tempat saya selama tiga hari berturut-turut mati lampu," ujar Dian (19) warga kelurahan Kotabumi, Kotabumi, Lampura, Jumat (14/10) malam.

Dia mengatakan, mati lampu biasanya terjadi seusai salat Magrib, dan kembali hidup sekitar pukul 19.00 WIB. "Mati lampunya hanya sebentar sekitar 30 menit, tetapi cukup menggangu," keluhnya.

Apalagi, saat ini dirinya mengaku disibukkan praktik kerja lapangan. "Saya harus baca buku pelajaran, biar besoknya jelas ketika mengajar," papar mahasiswi STKIP Muhammadiyah, Kotabumi, Lampura tersebut.

lampung.tribunnews.com

Rabu, 12 Oktober 2011

Anggaran Bina Bantuan Sosial Lampung Utara Hanya Rp.6,5 Juta Per Tahun

ANGGARAN BINA BANTUAN SOSIAL MINIM

Anggaran Bina Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnakertrans) Lampung Utara (Lampura) sangat minim yakni Rp 6,5 juta per tahun. Itupun dialokasikan 25 bantuan untuk orang terlantar masing-masing Rp 100 Ribu dan 20 KK yang mengalami bencana masing-masing Rp 200 ribu. "Kalau untuk bantuan bencana sebesar Rp 200 ribu, dan untuk orang terlantar Rp 100 ribu," ujar Kasi Bina Bantuan Sosial Sri Hartini, kemarin (11/10).

Dia menjelaskan untuk bantuan orang terlantar sudah habis dialokasikan bagi mereka yang tak dapat melanjutkan perjalanan. Dia mencontohkan jika ada orang yang tersesat dan melapor ke pihaknya maka akan diberikan bantuan tersebut. "Kalau saat ini sudah habis semua dan jika ada yang melapor kecopetan dan tak memiliki uang untuk melanjutkn perjalanan terpaksa kita menggunakan biaya pribadi," kata dia.

Sementara untuk bantuan bencana alam sudah tinggal untuk empat kepala keluarga dari 20 KK yang dianggarkan.

Sementara bencana alam yang terjadi sulit diprediksikan seperti saat peristiwa angin puting beliung menerpa Kecamatan Abungpekurun. Jumlahnya korban mencapai 30 KK dan jika pihaknya hanya mengandalkan pos bantuan bencana itu tentunya akan kekurangan. "Namun demikian kita juga mendapat bantaun dari Dinas Sosial Provinsi berupa peralatan rumah tangga, tenda dan beberapa paket pakaian bayi, anak-anak dan dewasa," kata dia.

Sri mengharapkan ke depan bantuan bina sosial di Dinasosnakertrans dapat ditingkatkan karena bencana alam kerap terjadi di wilayah Lampura seperti Angin Putting Beliung, Kebakaran, Banjir dan sebagainya. "Semua itu tentunya harus menjadi perhatian kita semua khususnya pemkab Lampura untuk meningkatkan bina bantuan sosial. Karena ini sangat penting," terangnya mengatakan semua penyandang bencana tersebut merupakan masyarakat Lampura.

Dia juga mengatakan, jika anggaran tersebut dapat ditingkatkan maka ke depan banyak permasalahan sosial yang dapat dilakukan pembinaan oleh dinas terkait. Sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi. "Kalau anggarannya besar tentu makin banyak para penyandang sosial yang dapat dibantu," pungkas Sr Hartini.

www.radarkotabumi.com

Selasa, 11 Oktober 2011

Berburu Harta Karun Belanda Di Sungai Batang Hari

WARGA MASIH MENCARI BARANG PENINGGALAN BELANDA

Sampai dengan kemarin (10/10/2011), warga Desa Pakuonagung, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara, masih mencari barang-barang peninggalan zaman penjajahan belanda pada abad 16 masehi, di sungai Batang Hari.

Sekdes Pakuonagung, Rais mengungkapkan, pihaknya belum melakukan koordinasi dengan Pemkab Lampura terkait penemuan barang peninggalan zaman Belanda tersebut. "Untuk sementara, barang-barang penemuan itu masih dipegang perorangan oleh masyarakat. Kami juga belum ada upaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat," ujar Rais di kediamannya, kemarin.

Selain uang, cincin, dan kotak sirih, warga juga menemukan sebilah keris berukuran kecil bergambar wayang Semar, dan sebilah keris bergambar seperti ular pada badan keris dan gagangnya bergambar wajah seseorang. "Kalau uang ada yang ¼ sen, 1 sen, 2 sen, dan 2 ½ sen. Untuk tahunnya antara 1721 – 1857 masehi. Pada uangnya ada gambar Victoria Queen of Great Britanian, Nederl Indie, VOC, dan bertulis Arab," beber Rais.

Menurut Rais, kali pertama yang menemukannya adalah Rohmiati (33) dan Barlian (50), warga setempat yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, pada Kamis (6/10) pagi. "Saat itu dia menemukan uang logam didekat sungai batang hari yang bertulis Nederl Indie tahun 1721," ungkapnya.

Mengetahui hal itu, lalu pada malam harinya (Jum’at) Said bersama warga lainnya melakukan zikir jam 24.00 WIB. Setelah zikir, lalu Said bersama warga menyelam ke dasar sungai sedalam pinggang orang dewasa. "Disitulah mereka menemukan kepingan uang logam dengan tahun dan bertulis berbeda," kata Rais.

Rais menyebutkan, kurang lebih ada 100 keping uang logam, 20-30 cincin, dan 1 buah kotak sirih. "Warga masih melakukan pencarian. Namun pada umumnya, warga belum berani menjual barang sejarah itu, karena dinilai unik dan langka," pungkas Rais.

Senada dengan Tayib, seorang warga setempat. Ia mengatakan, ada sebagian barang yang dijual kepada masyarakat lain. Mungkin menurutnya, dianggap sebagai asihan. "Ada pula warga sini yang menjualnya ke warga lain. Mungkin untuk asihan," kata dia.

Selain itu, tambah Tayib, menurut pengakuan Said kalau mereka juga menemukan satu kotak berukuran 30 cm di dasar sungai. Namun sampai kemarin, kotak tersebut belum diangkat ke permukaan. "Kalau menurut keterangan Said, mereka juga menemukan kotak di dasar sungai, namun sampai sekarang kota tersebut belum diangkat, mungkin karena berat atau sebagainya," tuturnya.

Tayib menyatakan, barang yang ia dapat itu untuk sementara tidak dijual. "Saya belum menjualnya, karena nantinya untuk asihan dan sebagainya," kata dia.

www.radarkotabumi.com

Pro Dan Kontra Pemekaran Lampung Utara Menjadi Provinsi Baru

Meski terkesan lambat, akhirnya DPRD Lampung Utara buka suara terkait wacana pemekaran daerah itu menjadi provinsi baru. Ketua DPRD Lampura M. Yusrizal, S.T. menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. "Hal ini (pemekaran) sangat penting dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Apalagi semua itu berasal dari usulan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami akan sangat mendukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujar Yusrizal.

Dia menilai Lampura sudah layak dimekarkan menjadi pusat pemerintahan provinsi. "Semua kriteria sudah sangat mendukung, mulai aspek perekonomian yang maju dengan pesat, luas wilayah, jumlah penduduk, infrastruktur yang tersedia, dan sumber daya manusia (SDM)," tuturnya. Aspek lain yang menjadi dasar dan alasan penilaian ini adalah faktor geografis dan historis Lampura.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi C DPRD Lampura A. Akuan Abung, S.E. Menurutnya, Lampura lebih layak menjadi provinsi baru dibandingkan kabupaten lain. Sebab, selain telah memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria yang ada, Lampura juga memiliki potensi yang sangat mendukung. "Saya sangat mendukung Lampura ini menjadi provinsi. Mengingat Lampura memiliki sisi historis dan geografis yang sangat layak," ungkapnya.

Diketahui, wacana pemekaran Kabupaten Lampura terus menguat. Bupati Lampura Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M. juga mengklaim pihaknya telah mengantongi dukungan soal wacana pemekaran provinsi ini.

Sementara, Gubernur Lampung Drs. Hi. Sjachroedin Z.P. mengaku telah mendengar wacana itu. Ia berharap wacana pemekaran tersebut benar-benar dikaji secara mendalam. Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini menilai, jika wacana pemekaran hanya bertujuan parsial, maka hal itu akan sia-sia belaka.

Terpisah, Kepala Laboratorium Politik Otonomi Daerah Universitas Lampung (Unila) Syafarudin, M.A. menyatakan, pemekaran provinsi tidak semudah yang dibayangkan. Pemekaran itu memerlukan dasar yang kuat dan waktu yang panjang.

Ia mencontohkan pemekaran pada beberapa provinsi. Di samping itu, Syafarudin menyatakan belum melihat momentum pemicu wacana pemekaran provinsi di Lampung. Pria berkacamata ini menegaskan, cara berpikir untuk pemekaran provinsi itu bisa membentuk fragmentasi para elite dalam konteks pembentukan basis kekuasaan yang baru. "Jangan sampai wacana pemekaran provinsi lebih cenderung sebagai konsumsi para elite politik maupun pemerintahan saja," katanya.

Sebab pada faktanya, lanjut Syafarudin, masih banyak cara untuk mengatasi problematika provinsi seperti persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan kesehatan. Terlebih, masyarakat Lampung telah terbiasa dengan konsep Sang Bumi Ruwa Jurai. Secara harfiahnya, slogan ini merupakan keberagaman dalam satu kesatuan yakni Provinsi Lampung.

lampungutara.go.id

Jumat, 07 Oktober 2011

Vonis Hukuman Pelaku Ilegal Logging Masih Dipertanyakan

Vonis hukuman pelaku ilegal logging masih dipertanyakan. Oloan Manulu, pelaku ilegal logging di kawasan hutan Register 34 Tangkit Tebak Dusun Talangsurau, Desa Sukamulya, Tanjungraja, Lampung Utara, telah di vonis 1,6 tahun oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Namun beberapa praktisi hukum di Lampung Utara masih mempertanyakan status vonis tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan.
PRAKTISI ANGGAP VONIS OLOAN TAK LOGIS

Para praktisi hukum menganggap vonis 1,6 tahun atau 18 bulan massa percobaan yang diberikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Oloan Manulu, dianggap tak logis. Sebab tidak sebanding dengan kerusakan hutan di Register 34 Tangkit Tebak Dusun Talangsurau, Desa Sukamulya, Tanjungraja.

Dedi Mawardi, S.H., M.H. salah seorang advokat menyatakan jika vonis yang diberikan ketua majelis hukum sangat ringan. "Dia diperiksa terbukti bersalah. Jadi tak pantas jika hukumannya hanya 1,6 tahun massa percobaan," ujarnya kepada Radar Kotabumi via ponselnya, kemarin (7/10).

Secara fakta, menurut Dedi, itu tak mungkin. Sebab, ada batasan hukum minimal dan maksimalnya. "Masa hukumannya hanya percobaan, itu tak logis namanya," tandasnya. Seharusnya, kata Dedi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajak banding masalah itu. "Saya berharap LSM dapat mengintervensi masalah itu," pintanya.

Senada disampaikan Syafruddin, S.H. selaku dosen di STIH Muhammadiyah Kotabumi. Menurutnya, keputusan itu kewenangan ketua majelis hakim. "Memang harus gitu (tidak logis)," kata dia.

Ketua Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (Geshindo) Kabupaten Lampung Utara M.Rozi Ardiansyah, S.Sos. menyatakan, jika ketua majelis hakim sangat ringan memberikan vonis hukum kepada terdakwa. Itu dianggapnya tak sebanding dengan apa yang diharapkan masyarakat. "Itu nggak sebanding namanya, perlu dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang," kata dia.

Sementara itu ketika dihubungi, Kasi Pidum Kejari Kotabumi Yudhy Setyawan, S.H. mengatakan jika pihaknya akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. "Kita Ngajak banding karena tidak sesuai dengan tuntutan kita satu tahun terhadap terdakwa. Selambatnya tujuh hari kita akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang," ujarnya.

Untuk diketahui, Oloan dikenakan pasal 50 ayat 3 huruf e junto Pasal 78 ayat 5 dan 15 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai pengubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 menjadi undang-undang Junto Pasal 5 ayat 1dan 2 yang berbunyi ; Barang siapa dengan sengaja membujuk menebang pohon di kawasan register tanpa seizin pejabat berwenang.

Sekedar mengingatkan, kasus illegal logging tersebut terjadi pada Desember 2010 yang lalu, dimana tersangka membujuk saksi untuk membalak kayu di hutan kawasan register 34 di Tangkit Tebak Dusun Talangsurau, Desa Sukamulya, Tanjungraja, sebanyak 10.364 kubik atau sebanyak 305 batang kayu dikawasan register tersebut.

Sebelumnya, keenam tersangka lain yang berperan dibalik kasus itu yakni Endang (34) bersama lima rekan lainnya, Atep (33) Mukmin (43), Sunoto (40), Asep (30) dan Wawan (31), sudah divonis delapan bulan denda Rp5 juta, subsider 1 bulan kurungan.

Ringannya sangsi pidana yang dijatuhkan tidak membuat efek jera kepada pelaku illegal logging. Sedangkan, illegal logging dalam konteks hukum Islam masuk dalam kategori al-jarimah alta’zir yang mana pemberian hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial masyarakat setempat dan al-maq?sid al-Syari’ah-nya berupa al-kuliyat al-khams. (2). Hukuman bagi pelaku illegal logging di Indonesia perlu diperberat, mengingat tujuan represif selama ini belum tercapai. Al-jarimah al-ta’zir dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi bagi hukum positif. Hakim dalam al-jarimah al-ta’zir memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman, seperti: hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Hakim dalam hal ini dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan seperti hukuman mati, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulang kembali kesalahannya.

www.radarkotabumi.com