Cari di Blog Ini

Selasa, 03 September 2013

Gubernur Lampung: Tidak Ada Pilgub 2013

Kotabumi Lampung Utara. Gubernur Lampung: Tidak Ada Pilgub 2013. Sjachroedin Z.P yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung kembali menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur Lampung (Pilgub Lampung) tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013 dikarenakan tidak adanya anggaran. Hal ini disampaikannya pada saat pelaksanaan pertemuan dengan ribuan kader dan caleg PDIP dari seluruh Provinsi Lampung yang diadakan di Balai Krakatau. Sementara lain halnya dengan pihak KPU Lampung dan para calon pasangan peserta Pilgub Lampung 2013 yang bersikukuh agar pilgub tetap bisa dilaksanakan pada tahun 2013.
Provinsi Lampung. Kotabumi Lampung Utara
Lagi, Tegaskan Tak Ada Pilgub 2013

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kembali menegaskan tidak ada pilgub pada tahun ini. Penyebabnya, ketiadaan anggaran dalam APBD perubahan 2013 untuk mendanai pilgub. Hal itu dia ungkapkan di hadapan ribuan kader dan caleg PDIP se-Lampung di Balai Krakatau, Sabtu (31/8/2013). Tepatnya ketika menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Lampung Tengah Bambang Suryadi dalam rapat kerja daerah khusus (rakerdasus) dan pembekalan calon anggota legislatif (caleg) PDIP. Kepada wartawan, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– juga menyatakan hal serupa. Yaitu APBDP 2013 tak mampu mendanai Pilgub 2013. "Lha kan dari hasil turun lapangan tim Kemendagri juga menyatakan tidak ada anggaran. Rp0 untuk pilgub," kata ketua DPD PDIP Lampung ini kepada wartawan di sela-sela rakerdasus.

KPU Berencana Temui Mendagri

Sementara, hasil asistensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 19 Agustus lalu menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tak bisa menganggarkan pilgub dalam APBD perubahan 2013. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menganggap pemprov telah melakukan pembohongan publik.

Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, dari pertemuan KPU dengan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Rabu (28/8/2013) lalu, terungkap bahwa pemprov berbohong. Sebab, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak untuk pemerintah kabupaten/kota ternyata belum diserahkan. "Ini pembohongan publik dan ini yang akan kami sampaikan ke Kemendagri agar mereka mengingatkan serta mengambil alih kewenangan gubernur untuk menganggarkan dana pilgub buat KPU sesuai Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemda," kata Edwin, Sabtu (31/8/2013).

KPU juga akan langsung menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi seperti saran dari para pakar dan akademisi. "Kami lagi ngepasin waktu dan kegiatan di Jakarta," kata mantan direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung ini.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar