Cari di Blog Ini

Rabu, 28 Agustus 2013

Terdakwa Kasus Korupsi DAK Disdik Lampura Mulai Disidang Lagi Di Tanjungkarang

Kotabumi Lampung Utara: Terdakwa Kasus Korupsi DAK Disdik Lampura Mulai Disidang Lagi Di Tanjungkarang. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Zulkarnain, kembali menjalani persidangan di di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, pada Senin, 26 Agustus 2013. Sidang kasus korupsi ini sempat tertunda selama 6 bulan dikarenakan terdakwa mengajukan penundaan dengan alasan kesehatan atau sakit.
Korupsi DAK Disdik. Kotabumi Lampung Utara
Mantan Kadisdik Disidang di Kursi Roda

Satu lagi terdakwa perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Lampung Utara menjalani persidangan kemarin. Yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Zulkarnain. Terdakwa lainnya dalam kasus ini, Umar Mukhtar, telah divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim pada Mei lalu. Sidang dakwaan terhadap Zulkarnain tertunda sekitar enam bulan. Pasalnya, ia mengajukan pembantaran dengan alasan sakit. Saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (26/8/2913), ia belum pulih. Zulkarnain datang menggunakan kursi roda didampingi keluarganya. Ia divonis dokter mengidap penyakit kanker empedu stadium 4. Selama dibantarkan, ia menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Jakarta.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Aprilinda Dani, terdakwa terbukti merugikan negara sebesar Rp631.902.717. Itu berdasarkan audit yang dilakukan BPKP Lampung pada November lalu. Perbuatannya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHPidana. JPU menambahkan, pada 2010 Disdik Lampura mendapatkan DAK Rp47,801 miliar. Yakni Rp44 miliaran dana APBN dan Rp3 miliaran APBDP sebagai dana pendamping. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan juga rehabilitasi ruang kelas. Lalu untuk pengadaan buku dan alat peraga di SD dan SMP kabupaten tersebut.

Sebagai kepala dinas, Zulkarnain bertanggung jawab atas penggunaan dana itu. Dari dana tersebut kemudian dibagi menjadi 128 paket pekerjaan. Yakni 120 paket rehabilitasi dan pembangunan baru serta 8 paket pengadaan buku dan alat peraga. Sebanyak 78 paket di antaranya pemilihan langsung, 1 paket penjualan langsung, dan 49 paket ditenderkan. "Kemudian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Berita acara yang dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan dan pengadaan yang dilakukan," lanjut JPU.

Kemudian, terdakwa bekerja sama dengan rekanan. Yakni dengan membayarkan 100 persen dana sebelum pekerjaan selesai. Sehingga, dana Rp631 juta yang mengalir ke 13 rekanan terbukti sengaja dilakukan untuk memperkaya diri dan korporasi. Diketahui, Desember lalu Polda Lampung menahan Zulkarnain. Penahanan dilakukan untuk menjaga agar keduanya tidak melarikan diri dari jerat hukum. Namun, sejak Februari, Zulkarnain dibantarkan. Kini ia memohon kepada majelis hakim yang diketuai Mochtar Ali untuk menjadi tahanan rumah. Majelis hakim pun mengabulkannya. Polda telah menetapkan lima tersangka untuk perkara ini. Selain Zulkarnain dan Umarm, juga Syahadat, Gunawan Fahmi, dan Solahudin. Ketiga berkas tersangka lainnya masih mandek di Polda Lampung.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar