Cari di Blog Ini

Minggu, 25 Agustus 2013

Pendapatan Asli Daerah Lampura Baru Terealisasi 60 Persen

Kotabumi Lampung Utara: Pendapatan Asli Daerah Lampura Baru Terealisasi 60 Persen. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Utara, Sri Mulyana, mengungkapkan bahwa target PAD 2013 sebesar Rp 17.662.935.483.000 hingga pada saat ini baru tercapai 60%. Untuk dapat memenuhi target tersebut, pihak Dispenda Lampung Utara akan terus melakukan evaluasi penerimaan dari dinas dan lembaga terkait.
Kotabumi Lampung Utara
PAD Lampura Baru 60 Persen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) baru mencapai 60% dari yang ditargetkan di tahun 2013 yakni sebesar Rp17.662.935.483.000. Namun, untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing satuan unit kerja dalam pencapaian target, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampura terus melakukan evaluasi penerimaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan satker-satker penghasil PAD. "Kita melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali, dan rapat itu dipimpin langsung oleh Pak Wakil Bupati," ujar Kabid Penagihan dan Pembukuan Sri Mulyana didampingi Kabid Pendapatan Warsin, saat mewakili Kepala Dispenda Lampura H. Fahrizal Ismail.

Sayangnya, saat ditanya secara rinci realisasi PAD masing-masing satuan unit kerja, Sri Mulyana tak bisa mengungkapkannya. Dirinya beralasan sedang dilakukan penginputan data yang dilakukan bidang akuntasi. "Waduh, saat ini datanya lagi diinput. Jadi belum bisa kita paparkan," ujar dia.

Ditambahkan Warsin, dari jumlah 23 satuan unit kerja yang ada di lingkungan pemkab setempat, hanya 13 unit kerja yang menghasilkan PAD. Hal ini sesuai dengan landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Sejak adanya undang-undang itu pendapatan berkurang. Karena sumber PAD harus disesuaikan dengan regulasi baku tersebut," terangnya.

Dia mengatakan, ada beberapa satuan unit kerja yang tak memiliki sumber PAD. Diantaranya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan. "Kita hanya menyesuaikannya saja dengan aturan. Terkait potensi yang memiliki sumber PAD," tambah Warsin.

Warsin menambahkan lagi bahwa yang memiliki PAD diantaranya Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan Dispenda sendiri. Ada juga sektor PAD baru yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BHATB), Retribusi Menara Tower Telekomunikasi, dan retribusi perikanan.

www.mytrans.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar