Cari di Blog Ini

Rabu, 28 Agustus 2013

KPU Lampung Galang Kekuatan Desak Gubernur Pastikan Anggaran Pilgub 2013

Kotabumi Lampung Utara: KPU Lampung Galang Kekuatan Desak Gubernur Pastikan Anggaran Pilgub 2013. Untuk memastikan bahwa pemilihan gubernur Provinsi Lampung bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah menyusun sejumlah strategi agar Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P, bersedia memastikan anggaran Pemilihan Gubernur 2013 bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2013. Langkah-langkah itu antara lain dengan meminta para calon pasangan peserta Pilgub 2013 untuk ikut mendesak gubernur. Selain para calon pasangan pilgub, KPU Lampung juga bersiap mengajak beberapa lembaga terkait untuk tujuan yang sama.
Provinsi Lampung. Kotabumi Lampung Utara
Balongub Versus Gubernur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung tidak ingin terpuruk sendiri mengupayakan pemilihan gubernur (pilgub) digelar pada 2013. Pada rapat internal kemarin, mereka menghasilkan lima langkah simultan. Salah satunya, "meminjam suara" para bakal calon gubernur-wakil gubernur (balongub-balonwagub) plus partai politik (parpol). Para balongub ini diminta ikut mendesak Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mau memastikan anggaran Pilgub 2013 diusulkan dalam APBD Perubahan 2013. "Ini hasil rapat kita. Besok (Rabu, 28/8), KPU akan mengumpulkan balongub-balonwagub dan parpol," kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono usai rapat di kantornya.

Selain merangkul pasangan balon, sebelumnya KPU juga sudah menyiapkan gugatan sengketa kewenangan lembaga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, KPU akan mengirim surat resmi agar Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menjawab secara resmi tentang kepastian anggaran sepaya pilgub digelar 2013. Langkah keempat, lusa (Kamis, 29/8/2013), KPU mengundang para pakar/akademisi, lembaga-lembaga hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). KPU juga mengundang lembaga lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komite Antikorupsi (KoAK), serta beberapa pakar lain terkait penganggaran dan solusi Pilgub 2013. Langkah kelima, KPU akan menetapkan hari H Pilgub 2013 dan secara resmi dikoordinasikan intensif dahulu dengan Pemprov Lampung atau gubernur. "Proses administrasi sedang kami selesaikan," urai dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung ini.

Nanang melanjutkan, KPU belum menetapkan pemungutan suara pilgub pada 4 Desember 2013. KPU akan mengusulkan kepada gubernur jika pilgub digelar awal Desember. Perhitungannya, hari H dilanjutkan perhitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke KPU Lampung selama 8–9 hari. Ditambah uji publik 3 hari plus 14 hari putusan MK terkait sengketa penghitungan suara. Jadi, kata Nanang, penetapan calon gubernur-wakil gubernur terpilih masih masuk pada Desember 2013. Kalau ada putaran kedua, bisa paling lambat awal Februari 2014 dan selesai pada pertengahan atau minggu ketiga Februari 2014. "Sebab, putaran kedua kan hanya dua calon, bisa lebih cepat. Jadi jadwal ini tidak mengganggu jadwal dan tahapan Pileg 2014. Di mana, tender logistik dan distribusi kelengkapan pemungutan suara pada 9 April sudah dimulai Februari 2014," katanya.

Lalu, kenapa putaran pertama awal Desember 2013? Ini karena pada 15 Desember 2013, KPU sudah harus berkoordinasi intensif dengan pemprov dan parpol membahas jadwal kampanye Pileg 2014. Sehingga pada tanggal itu sudah ada calon terpilih pada putaran pertama. Jika ada gugatan ke MK tidak membutuhkan konsentrasi lima komisioner KPU. "Cukup Bang Edwin (Edwin Hanibal, Red) sebagai Divisi Hukum dan Sengketa Pilgub 2013. Kami harus cermat sesuai Peraturan KPU, hati-hati dan profesional," ungkapnya.

Sementara Koordinator Koalisi Pro Demokrasi (KPD) Edi Agus Yanto menyatakan, mendukung langkah KPU lampung untuk melakukan gugatan hukum ke MK secepatnya. Itu agar kejelasan pelaksanaan pilgub bisa dipastikan sekaligus menguji kebenaran terhadap sikap pemprov selama ini. Menurut calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, langkah hukum itu wajib dilakukan karena langkah-langkah persuasif dan politis telah dilakukan dengan baik serta telah menghasilkan keputusan Pilgub 2013. Hanya, kata dia, pemprov masih bermain "pencak silat" dengan Mendagri sehingga mengulur waktu yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap demokratisasi di Lampung. "KPD menyayangkan sikap dprd yang tidak progres untuk menganggarkan anggaran Pilgub 2013 dan justru terkesan main mata dengan pemprov untuk mengulur waktu. Terlihat dengan sikap ketua dprd lampung yang lebih banyak bersikap seperti kepanjangan tangan pemprov, bukan melaksanakan kewenangannya untuk mengontrol kebijakan pemprov," kritiknya.

Menurut dia, sikap pemprov dan dprd lampung ini harus menjadi pelajaran bagi rakyat dalam memilih pemimpin ke depan. Di mana, rakyat harus mampu menggunakan hak pilih dengan cerdas, melihat visi-misi, dan integritas calon pemimpin.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar