Cari di Blog Ini

Senin, 05 Agustus 2013

Komisi II DPR RI Minta Pemprov Lampung Alokasikan Anggaran Pilgub

Kotabumi Lampung Utara: Komisi II DPR RI Minta Pemerintahan Provinsi Lampung Alokasikan Anggaran Pilgub. Jika kepala daerah provinsi Lampung jauh hari sudah mengalokasikan anggaran tersebut, kemelut pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Untuk itu Komisi II DPR RI mendesak agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk keperluan ini. Sehingga ke depannya, bagi kepala daerah yang lalai mengalokasikan dana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah bisa dikenai sanksi.
Gedung DPR RI. Kotabumi Lampung Utara
DPR Desak Pemerintah Terbitkan Perpu Pilgub Lampung

DPR mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), agar Pilgub Lampung bisa digelar.

Apa yang terjadi saat ini di Lampung, dinilai akibat adanya kekosongan hukum yang mengatur agenda pilgub, yang secara jadwal bersamaan tahunnya dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. "Karena itu, Komisi II mendesak pemerintah segera mengeluarkan perpu yang hingga kini belum diterbitkan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, Jumat (2/8/2013).

Selain mendesak agar mengeluarkan perpu, Hakam Naja juga meminta Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran, sebab itu sesuai perintah undang-undang. "Sayangnya, UU tidak mengatur sanksi kepada kepala daerah yang tidak mengalokasikan anggaran. Ke depan, sanksi tersebut harus diatur dalam UU," tuturnya.

www.tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar