Cari di Blog Ini

Sabtu, 06 Juli 2013

Seharusnya Lampura Bersih Dari Peredaran Miras

Kotabumi Lampung Utara: Meskipun peredaran minuman keras di Kabupaten Lampung Utara sudah diatur dalam Perda Perda No 3 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, namun harus tetap mendapat persetujuan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dan MUI mustahil akan memberikan persetujuan peredaran minuman keras di kawasan Lampura dikarenakan hal ini melanggara peraturan agama Islam. Dengan kata lain, seharusnya tidak diizinkan adanya peredaran minuman keras di kawasan Lampung Utara.
Minuman Keras. Kotabumi Lampung Utara
Golongan A Lolos dari Retribusi Perda Miras di Lampura

Guna mengatur peredaran minuman keras, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003. "Perda itu telah diubah dengan Perda No 3 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Lampura," jelas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Nourel Islamy, Jumat (5/7/2013).

Dalam perda tersebut menyatakan yang disebut minuman keras adalah semua jenis minuman yang berkadar alkohol lebih dari lima persen.

Namun, lebih lanjut, Eeng sapaan akrab Nourel menjelaskan di Kabupaten Lampung Utara peredaran minuman keras harus atas persetujuan Majelis Ulama Indonesia. "Sampai kapanpun minuman keras tidak bakal disetujui oleh MUI, karena hal itu tentu bertentangan dengan agama," ujarnya.

Peraturan tersebut juga menyebutkan, peredaran minuman beralkohol untuk kategori A, diperjualbelikan seperti di bandara internasional. "Yang bisa ditarik retribusi adalah minuman alkohol kategori A, maka di Lampung Utara tidak ada bandara karenanya tidak bisa dipungut," katanya.

lampung.tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar