Cari di Blog Ini

Rabu, 03 Juli 2013

Pemprov Lampung Pesimis Tahapan Pemilihan Gubernur 2013 Bisa Dilanjutkan

Kotabumi Lampung Utara: Tahapan pemilihan umum Gubernur Lampung terancam tidak bisa dilaksanakan lebih lanjut pada tahun 2013 ini. Terlebih pemerintahan provinsi Lampung mengungkapkan bahwa tidak tersedianya dana untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan gubernur tepat pada tahun 2013. Informasi yang bernada pesimis tersebut disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Lampung Ir. Berlian Tihang, M.M., usai pelaksanaan rapat antara pemprov dan KPU Lampung.
Provinsi Lampung - Kotabumi Lampung Utara
Pilgub Terancam Setop

Isu kontraproduktif pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung kembali bergulir. Pascarapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung kemarin, Pemprov Lampung pesimistis tahapan pilgub bisa dilanjutkan. Pemprov kukuh tidak ada dana untuk pelaksanaan pilgub. Pemprov mengalami defisit Rp361,6 miliar. Bahkan untuk bisa masuk dalam APBD perubahan 2013, pemprov belum bisa memastikannya. "Itu yang dibahas dengan KPU tadi. Sehingga pelaksanaan pilgub jadi agak susah," kata Sekretaris Provinsi Lampung Ir. Berlian Tihang, M.M. usai rapat, Senin (1/7/2013).

Menurutnya, hitung-hitungan defisit itu sudah dikurangi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2012 sebesar Rp14 miliar. Sebetulnya, lanjut Berlian, total silpa Lampung Rp23,6 miliar. Namun, Rp9, 6 miliar merupakan silpa milik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). "Jadi, yang bisa digunakan praktis hanya Rp14 miliar," kata dia.

Berlian menyatakan, hitung-hitungan defisit itu lantaran belum masuknya hasil pelepasan aset Waydadi. Untuk diketahui, sampai saat ini, proses pelepasan aset Waydadi masih mandek. Karena itu, lanjut Berlian, pemprov tak bisa memenuhi permintaan KPU Lampung untuk pendanaan tahapan verifikasi pilgub. Tercatat, saat ini KPU telah memasuki tahapan verifikasi sejak 29 Juni–9 Juli. Pertimbangannya, hitung-hitungan defisit APBDP 2013 dan belum adanya celah mengeluarkan anggaran mendahului ketok palu APBDP. "Untuk sementara ini, dana verifikasi belum. Jangan sampai kita penuhi, malah dijerat hukum. Kita harus punya dasar kuat," terangnya.

Terlebih, menurut dia, mekanisme pengeluaran dana mendahului tahun anggaran haruslah mendesak. Sementara, pilgub masuk dalam kategori tidak medesak lantaran undang-undang tak ada yang mengatur harus 2013. "Jabatan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berakhir 2 Juni 2014 dan tak ada aturan yang melarang pilgub pada 2014," kata dia.

Tetapi, lanjut Berlian, bukan berarti pemprov berpangku tangan. Pemprov, menurut dia, akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Lampung dan Kementerian Dalam Negeri. "Apakah menyalahi aturan atau tidak kalau mendahului tahun anggaran," tukasnya.

Terpisah, meski tahapan pilgub terancam terhenti, KPU Lampung tetap optimistis pilgub bisa digelar 2 Oktober 2013. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan enggan berandai-andai apabila dana untuk KPU tak turun. "Kita jangan berandai-andai," tegasnya.

Ia menyatakan, jika BPK Lampung memberikan rekomendasi dana pilgub bisa dicairkan sebelum APBDP, maka pemprov harus bisa menindaklanjutinya. "Kalau ada rekomendasi dari BPK bahwa pemprov bisa memberi dana talangan ke KPU, maka ditindaklanjuti dengan pencairan dana tersebut," tukasnya.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar