Cari di Blog Ini

Rabu, 24 Juli 2013

KPK Belum Terima Laporan Terbaru Data Kekayaan Para Cagub Dan Cawagub Lampung

Kotabumi Lampung Utara: KPK mengaku belum menerima laporan terbaru data kekayaan para calon pasangan yang akan menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon pasangan tersebut yang dimiliki oleh KPK saat ini adalah masih data yang lama yang belum diperbaharui.
KPK. Kotabumi Lampung Utara
KPK: Semua Calon Harta Lama!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima laporan data kekayaan para calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, data kekayaan tersebut wajib dilaporkan oleh para cagub-cawagub karena itu sudah menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah. Prosesnya, kata dia, setelah para cagub-cawagub itu menyerahkan semua data kekayaannya kepada pihak penyelenggara pilkada, yakni KPU Lampung, barulah KPU melaporkannya ke KPK untuk dilakukan verifikasi. "Kami belum terima datanya. Bila telah diterima nanti, KPK akan melakukan verifikasi data itu. Kalau ada yang kurang harus dilengkapi dahulu," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Selanjutnya, kata Johan, setelah KPK melakukan verifikasi data cagub-cawagub itu, semua data akan dikembalikan lagi ke KPU Lampung agar mereka dapat mengumumkannya ke publik. Sementara KPK sendiri akan memasukkan data yang telah diverifikasi itu ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Jadi tanyakan dahulu ke KPU, apakah data kekayaan para cagub-cawagub itu sudah diserahkan ke KPK. Kalau belum diserahkan, bagaimana kami akan melakukan verifikasi? Yang ada harta lama," ujarnya.

Berdasarkan data LHKPN, Herman H.N. melaporkan hartanya kali terakhir pada 15 Desember 2005. Ketika itu, dirinya masih menjabat Kabiro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung. Total harta kekayaannya pada waktu itu Rp 1.980.950.000. Nominal itu terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp 1.582.300.000 dengan rincian lima kapling tanah dan bangunan di Bandarlampung; satu kapling tanah dan bangunan di Jakarta Pusat; serta dua kapling tanah di Kota Bandarlampung. Kemudian harta bergerak, alat transportasi dan mesin lainnya Rp 470.000.000. Terdiri atas empat unit mobil Toyota berbagai merek yang diperoleh pada 2003 dan 2004. Kemudian peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya Rp 18.000.000. Harta bergerak lainnya Rp 60.650.000 berupa logam mulia. Selain itu, pada medio tersebut, Herman H.N. juga memiliki utang dalam bentuk pinjaman barang sebesar Rp 150 juta sehingga total keseluruhan harta Herman H.N. yang dilaporkan ke KPK pada 2005 Rp 1.980.950.000.

Sedangkan Mukhlis Basri melaporkan harta kekayaannya kali terakhir pada 15 Agustus 2007 dengan jumlah total Rp 1.179.932.888. Rinciannya, harta tidak bergerak Rp 497.786.750 yang terdiri atas tiga petak tanah dan bangunan di Bandarlampung; enam petak tanah di Lampung Barat; serta satu petak tanah masing-masing di Lampung Selatan dan Bandarlampung. Kemudian harta bergerak dengan total Rp 215.000.000 berupa tiga unit kendaraan roda empat dan perkebunan kopi dengan total panen mencapai 20 ton Rp 240.000.000. Selain itu, Mukhlis juga memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia dengan nilai jual Rp 64.775.000 serta giro dan setara kas lainnya Rp 162.382.138.

Sedangkan Gunadi Ibrahim melaporkan harta kekayaannya kali terakhir pada 31 Desember 2003 dengan jumlah total Rp 1.390.5000.000. Nominal itu terdiri atas harta tidak bergerak dengan jumlah total Rp 1.200.000.000 berupa tiga petak tanah dan bangunan di Bandarlampung. Harta bergerak yang dimilikinya satu unit mobil senilai Rp95 juta serta harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan benda antik lainnya dengan total Rp 95.500.000.

Lukman Hakim juga sempat melaporkan hartanya pada 30 Juni 2008 dengan total harta kekayaan Rp 2.255.675.334. Terdiri atas harta tidak bergerak dengan total Rp 1.765.776.000 berupa tujuh petak tanah dan bangunan di Kota Metro; dua tanah dan bangunan di Jogjakarta; serta satu petak tanah dan bangunan di Bandarlampung. Kemudian harta bergerak yang dimiliki berupa lima unit kendaraan roda empat dan empat unit kendaraan roda dua dengan total Rp 271.000.000. Harta bergerak lainnya yang dimiliki berupa logam mulia dengan nilai jual Rp 49.200.00 serta giro dan setara kas lainnya Rp 169.699.344.

Sedangkan Bachtiar Basri kali terakhir melapor kekayaannya ke KPK pada 1 Oktober 2002 saat menjabat sebagai kepala Badan Pengawas Daerah Lampung Utara. Total harta yang dilaporkannya kala itu senilai Rp 662.136.400. Menurut Johan, bila para pejabat dan penyelenggara negara belum terdata dalam LHKPN, sangat dimungkinkan mereka belum pernah melaporkan harta kekayaan mereka. "Kalau didata terakhir merupakan data-data tahun lama, itu karena mereka belum melaporkan data terbarunya. Biasanya kalau ada data yang baru masuk, langsung kita update," ungkapnya.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar