Cari di Blog Ini

Kamis, 11 Juli 2013

DPRD Lampura Dan Inspektorat Bahas Laporan Temuan BPK

Kotabumi Lampung Utara: Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) Lampung terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran oleh satuan kerja di Lampung Utara, ditemukan beberapa hal yang mengarah pada ketidakpatuhan penggunaan anggaran. Untuk menangani hal ini, DPRD Lampung Utara dan pihak inspektorat kabupaten telah membahas temuan dari hasil laporan BPK tersebut.
Gedung BPK. Kotabumi Lampung Utara
Telusuri Ketidakpatuhan Anggaran

DPRD Lampung Utara dan Inspektorat setempat membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) Lampung atas temuan ketidakpatuhan sejumlah satuan kerja dalam merealisasikan anggaran dari pusat. Dinas Pendidikan misalnya. Dalam LHP ditemukan ketidakpatuhan anggaran sebesar Rp13 miliar lebih untuk pembayaran tunjangan guru nonsertifikasi dan sertifikasi 2012. "Kita sengaja undang Inspektorat untuk mendengarkan sejauh mana tindak lanjut atas temuan BPK terhadap ketidakpatuhan anggaran di beberapa satker," ucap Plt. Ketua DPRD Lampura Herwan Mega usai hearing, Selasa (9/7/2013).

Menurutnya, persoalan temuan BPK tersebut menjadi konsumsi publik. Jadi, hal itu harus dibahas secara terbuka karena menyangkut hak orang banyak. "Kami juga akan memanggil satker terkait untuk hearing. Tapi, munculnya masalah ini tidak akan mengganggu pengesahan LKPj. Bupati mendatang," terangnya.

Ditambahkan Hasnizal, anggota dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB), masih ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yakni mengembalikan anggaran tersebut ke kas daerah dengan batas waktu tertentu. "Akan diberikan batas waktu 60 hari untuk pengembalian. Jika belum bisa, ditambah 30 hari lagi. Jika tidak bisa dibawa ke ranah hukum," pungkasnya.

Sementara, Inspektur Lampung Utara Syaiful Dermawan mengatakan, pihaknya telah memanggil sekitar 60 persen dari 230 CPNS Lampura untuk didengarkan keterangannya. "Kita juga sudah panggil bendahara UPTD Pendidikan dan bendahara sekolah. Kemudian kita akan lanjutkan kembali untuk pemanggilan guru dan kepala sekolah,’’ kata Syaiful, Selasa (9/7/2013). Sayangnya, Syaiful tidak menjelaskan secara detail hasil pemanggilan tersebut. Ia beralasan hal tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

Sementara, Kadis Pendidikan Lampura Budi Utomo menyatakan, pihaknya sudah menyurati inspektorat untuk melakukan investigasi dan mendalami masalah itu, dengan memanggil juru bayar dan guru penerima dana sertifikasi serta nonsertifikasi tersebut. "Kita tunggu hasil investigasi inspektorat. Jika memang benar, maka kita akan perintahkan untuk membayarkan dana tersebut kepada guru yang berhak, atau mengembalikan uang itu ke kas daerah," tegasnya.

Menurut dia, ketidakpatuhan anggaran Rp13 miliar lebih itu baru wacana BPK dan perlu pembuktian dari Inspektorat. "Sekarang ini kan sedang ditindaklanjuti Inspektorat temuan BPK itu. Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan dan belum pasti itu nilainya Rp13 miliar," jelasnya. .

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar