Cari di Blog Ini

Jumat, 28 Juni 2013

Sengketa Lahan Di Sawojajar Menarik Perhatian Komnas HAM

Kotabumi Lampung Utara: Persengketaan lahan yang terjadi antara penduduk Tanjungsari, Desa Sawojajar, Lampung Utara, dengan pihak Pemukiman Angkatan Laut (KIMAL) telah menarik perhatian pihak Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Untuk menengahi permasalahan ini, pihak Komnas HAM mengirimkan Commissioner for Subcommission of Mediation (Subkomisi Mediasi) Komnas HAM, Ansori Sinungan, untuk membantu menyelesaikan permasalah sengketa lahan ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Mediasi Sengketa Lahan. Kotabumi Lampung Utara
Komnas HAM Tinjau Lapangan

Sengketa lahan antara warga Dusun Tanjungsari, Desa Sawosajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, dan pihak Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) menuai perhatian serius Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Buktinya, komisi yang salah satu tugasnya melindungi HAM itu mengutus Commissioner for Subcommission of Mediation (Subkomisi Mediasi) Komnas HAM Ansori Sinungan ke lokasi sengketa pada Rabu (26/6/2013).

Kedatangan Ansori sebagai tindak lanjut atas laporan warga terkait sengketa tersebut. Karenanya, ia menggelar pertemuan dengan 50-an warga di Balai Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, sekitar pukul 10.00 WIB kemarin. Usai pertemuan, bersama warga, tim Komnas HAM meninjau lokasi. Dalam pertemuan itu, Ansori mengatakan, kedatangannya bersama tim mediasi ke Lampura memang dalam rangka menindaklanjuti laporan warga terkait sengketa lahan dengan Kimal Lampung. "Lampura memang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang rawan konflik atau sengketa lahan," ujarnya.

Ansori memastikan akan mempelajari semua data yang diberikan warga. "Jika hasil penelitian kami menunjukkan kebenaran dan sesuai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, maka hak warga harus dikembalikan," tegasnya.

Dia merinci, beberapa jenis sengketa lahan yang ditangani kali ini yakni pembuatan 87 sertifikat yang saat ini sudah jadi, tetapi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampura tidak dibagikan ke pemilik lahan. "Selain itu ada juga puluhan sertifikat yang dipinjam pihak Kimal untuk digunakan PT Jala.Co sebagai lahan usaha yang sampai sekarang belum dikembalikan," paparnya.

Dilanjutkan, pertemuan yang digelar pihaknya itu sengaja tidak menghadirkan pihak terkait lainnya seperti Kimal atau BPN dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk menjamin independensi dan menghindari terjadinya intervensi dalam pelaksanaan penelitian masalah sengketa tersebut. Ansori berjanji mengambil langkah tegas dan menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut secepatnya. "Kalau masalah 87 sertifikat, kami sudah kirim surat ke BPN untuk segera mengembalikan hak warga atau pemiliknya," ungkap dia.

Sayang, hingga kemarin, pihak Kimal maupun BPN Lampura belum berhasil dikonfirmasi terkait sengketa lahan tersebut.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar