Cari di Blog Ini

Sabtu, 25 Mei 2013

Skandal Beras Rusak Kejutkan Pemkab Dan Legislatif

Kotabumi Lampung Utara: Pemerintah Kabupaten dan Komisi B DPRD Lampung Utara terkejutnya dengan informasi adanya distribusi beras untuk masyarakat riskin yang sudah tidak layak dikonsumsi alias beras rusak. Munculnya informasi ini membuat Pemkab dan DPRD di Lampura berencana untuk memanggil Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang hal ini.
Kotabumi Lampung Utara
Pemkab-DPRD Panggil Bulog

Skandal beras rusak mengejutkan Pemkab dan Komisi B DPRD Lampung Utara. Karenanya, dua instansi tersebut berencana memanggil Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Azwar Yazid, M.M. menyebut, skandal beras rusak itu merugikan citra pemkab. "Terkesan membiarkan pendistribusian raskin (beras untuk masyarakat miskin, Red) tak laik konsumsi tersebut. Jadi segera kita panggil pihak Bulog untuk menjelaskannya," tegas Azwar kemarin.

Kalau perlu, ia menambahkan, dirinya bersama tim raskin dan pihak terkait turun ke gudang Bulog di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotabumi Selatan. Hal ini untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendistribusian dan melakukan peninjauan ke titik-titik lokasi tempat penyebarannya. "Kita akan tinjau langsung ke titik lokasi tempat penyebaran raskin itu," tambah Azwar.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Lampung Utara Herwan Mega, S.E. saat dihubungi via ponsel mengatakan, pihaknya segera memanggil Bulog Subdivre II Lampura. "Ya (masalah, Red) itu akan kita bahas di tingkat komisi. Dan secepatnya ditindaklanjuti," singkatnya.

Sayang, Bulog terkesan meremehkan persoalan tersebut. Kasi Monitoring dan Evaluasi Raskin Idris, S.E. mengatakan, sesuai petunjuk umum raskin dari Bulog Pusat, jika tidak sesuai standar, bisa dikembalikan. "Bisa dipulangkan kok. Namun, ini kan sudah tersebar di masyarakat. Jadi akan kita cari keberadaannya. Kalau sudah abis, berarti laik konsumsi. Buktinya habis," katanya setengah bergurau.

Selain itu, untuk monitoring pelaksanaan pendistribusian raskin hingga titik akhir yakni di balai desa ada berita acara yang harus ditandatangani petugas distribusi desa dari pihak Bulog. "Salah satunya pointer-nya berisikan hasil pemeriksaan kualitas beras yang didistribusikan, laik atau tidak," jelas Idris.

Untuk itu pihaknya segera turun lapangan untuk meng-cross check adanya dugaan beredar raskin asal Jatim yang tak laik konsumsi. "Ya Kamis lah kita akan koordinasikan dan turun lapangan," pungkasnya.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar