Cari di Blog Ini

Sabtu, 04 Mei 2013

Pengecoran BBM Di Lampura, Antara Ya Dan Tidak

Meskipun rekomendasi pengecoran BBM oleh SPBU di kawasan Lampung Utara sudah dihentikan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012 lalu, namun kegiatan pengecoran BBM tersebut masih bisa dilakukan berdasarkan rekomendasi dari kelurahan atau kepala desa setempat. Kuota yang diperbolehkan adalah, 2 jeriken untuk dalam Kotabumi dan 4 jeriken untuk pengecer di kawasan luar kota. Berkaitan dengan dikuranginya kuota BBM pada semua SPBU dan isu kenaikan harga BBM, Kadiskoperindag dan UMKM Lampura Hi. Nourel Islamy, M.Si mengindikasi adanya pihak-pihak yang telah melakukan penimbunan BBM.
Pengecoran BBM. Kotabumi Lampung Utara
Wah, Di Lampura Boleh Ngecor BBM!

Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskoperindag dan UMKM) Lampung Utara menyatakan telah menghentikan rekomendasi pengecoran bahan bakar minyak (BBM) terhitung 31 Desember 2012. Kadiskoperindag dan UMKM Lampura Hi. Nourel Islamy, M.Si. mengatakan, kebijakan tersebut berdasar surat gubernur terkait pelarangan pengecoran BBM di SPBU. "Namun begitu, kami tidak bisa mematikan sektor usaha mikro. Khususnya pengecer BBM. Apalagi kini kuota BBM dikurangi," urai Nourel, Kamis (2/5/2013).

Menurutnya, pengecoran BBM tetap bisa dilakukan, namun harus mendapatkan rekomendasi dari kelurahan/desa. Kemudian pengecoran dalam kota hanya diperbolehkan dua jeriken dan empat jeriken untuk luar kota. Eeng –sapan akrab Nourel Islamy– mengungkapkan, hal tersebut berdasar keputusan bersama antara Diskoperindag, bagian perekonomian, dan Polres Lampung Utara. "Jika ada pengecoran melebihi kuota yang sudah ditetapkan, ini kebijakan pihak SPBU. Tapi semua SPBU sudah sepakat dengan keputusan tersebut dan akan menerapkan itu," sebut Eeng.

Terkait pengecoran yang dilakukan di SPBU Bukitkemuning beberapa waktu lalu dan dinyatakan rekomendasi dari Diskoperindag masih berlaku, Eeng membantah hal tersebut. "Tidak benar itu. Kita tak pernah lagi keluarkan surat rekomendasi terhitung 31 Desember 2012," tegasnya.

Eeng mengatakan, selain kuota BBM untuk Lampura dikurangi, maraknya pengecoran disebabkan isu yang beredar jika harga BBM akan dinaikkan. "Ada indikasi penimbunan BBM bersubsidi oleh para spekulan. Tapi ukuran yang masuk kategori penimbunan seberapa banyak, saya belum tahu itu," ujarnya.

Jika terjadi penimbunan BBM bersubsidi, ia menegaskan, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Migas dan Peraturan Menteri ESDM. ’’Hukumannya 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta,’’ pungkas Eeng.

Sebelumnya pada Kamis (2/5/2013) lalu, sejumlah pengecer BBM di Lampura mendatangi Kantor Diskoperindag. Mereka mengadukan tidak dibolehkannya mengecor BBM menggunakan jeriken. Larangan tersebut dinilai akan mematikan pendapatan pengecer. Para pengecer juga meminta Diskoperindag dan UMKM menerbitkan kembali rekomendasi pengecoran BBM untuk pengecer.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar