Cari di Blog Ini

Selasa, 16 April 2013

Geshindo Lampura Desak Agar SPBU Kalibalangan Ditindak Tegas

Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (Geshindo) Lampung Utara mendesak pihak Pertamina agar menghentikan pasokan BBM ke SPBU 24.345.22 Kalibalangan yang berlokasi di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Geshindo menuding SPBU Kalibalangan belum memiliki izin operasional dan sering kali melakukan pengecoran BBM dalam jumlah besar. Aksi nakal SPBU tersebut bahkan sempat dipergoki oleh sejumlah anggota DPRD Lampung Utara yang memang sengaja melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas laporan yang mereka terima.
SPBU. Kotabumi Lampung Utara
Setop Pasokan SPBU Nakal!

Dugaan adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nakal terus bergulir. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (Geshindo) Lampung Utara M. Rozi Ardiansyah mendesak Pertamina Panjang untuk menghentikan pasokan ke SPBU 24.345.22 Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampura. Pasalnya selain belum ada izin, Geshindo juga menuding pihak SPBU kerap melakukan pengecoran BBM dalam jumlah besar. Mirisnya, kegiatan itu juga dipergoki oleh anggota DPRD Lampura. "Kita dapatkan informasi memang SPBU itu kerap melakukan pengecoran BBM dalam jumlah besar," terang Rozi, Minggu (14/4/2013).

Ia juga menuding SPBU itu terkesan sengaja tak memperpanjang izin dengan alasan yang tidak logis. Seperti sedang dalam proses rehab. "Ini ada indikasi kesengajaan pihak SPBU tak mau memperpanjang izin dan ada pembiaran. Jadi, kami minta untuk menghentikan sebelum perizinan kelar," tegasnya.

Dia juga mendesak penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas masalah pengecoran dengan jumlah besar yang dilakukan pihak SPBU ini. "Jadi selain masalah izin, juga pengecoran dalam jumlah besar dijadikan menu utama dalam proses hukumnya. Sehingga bisa menimbulkan efek jera terhadap SPBU lainnya," kata Rozi.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Lampung Utara Arnol Alam, S.H. menegaskan, semua perusahaan di kabupaten setempat wajib hukumnya melengkapi perizinan, karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. "Jadi semua perusahaan harus melengkapi semua perizinannya. Karena ini salah satu sumber PAD," ujar Arnol, Minggu (14/4/2013).

Ditanya mengenai rencana pemanggilan terhadap pemilik SPBU 24.345.22 Kali Balangan, Arnol menyatakan Komisi A DPRD Lampura akan melakukan rapat internal dengan seluruh anggotanya. "Jadwalnya belum kita tentukan tapi secepatnya. Kita akan lakukan rapat internal terlebih dahulu," tambah Arnol.

Diberitakan, Sukri, selaku pengelola SPBU 24.345.22 Desa Kalibalangan, membantah jika tidak berizin. Namun demikian, dia mengakui beberapa izin tersebut belum diperpanjang. Bahkan dia mengklaim masalah perizinan sudah lama diurus untuk perpanjangannya sejak dua bulan lalu. Namun, ada kekurangan yakni nomor surat dari Kemenkumham belum ada. "Mereka (KPTSP, Red) belum mau memperpanjang itu. Dan, saya sudah nunggu dari hari ke hari belum juga dapat (nomor surat)," tukas Sukri, Kamis(11/4/2013)

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar