Cari di Blog Ini

Sabtu, 30 Maret 2013

Pemekaran Desa Ogan Lima, Abung Barat, Tunggu Status Moratorium Dari Pusat

Pemekaran wilayah pada Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat Barat, Lampung Utara, belum bisa dilakukan saat ini. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium untuk pemekaran wilayah pemerintahan di tingkat daerah. Ini mengingat Peraturan Pemerintah (PP) yang diusahakan bisa menjadi Undang-Undang (UU) tentang pemekaran desat masih sedang dalam pembahasan DPR RI. Pada dasarnya pemekaran desa akan mendapat dukungan sejauh untuk mempersingkat rentang pengendalian dalam kegiatan pemerintahan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak dibenarkan jika pemekaran desa ditujukan untuk mengkotak-kotakkan atau mengelompokkan masyarakat berdasarkan etnis dan suku tertentu.
Ogan Lima. Kotabumi Lampung Utara
Pemekaran Terkendala Moratorium

Meski mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, rencana pemekaran Desa Ogan Lima Timur, Kecamatan Abung Barat, masih terkendala moratorium. Hal ini terungkap pada pertemuan tim pemekaran desa tingkat kabupaten dengan panitia pemekaran Desa Ogan Lima Timur yang digelar di desa setempat kemarin (27/3/2013). Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Lampura Hi. Aristoni mengatakan, pemekaran desa bisa dilakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti oleh tim kabupaten melalui kecamatan. "Tentunya pemekaran ini bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari desa induk," ujar Aristoni.

Untuk pemekaran Desa Ogan Lima Timur, ia menambahkan, pihaknya sangat mendukung dan memberikan respons positif. "Kita respons untuk pemekaran Desa Ogan Lima Timur. Untuk itu, lengkapi seluruh persyaratan sebagaimana yang menjadi ketentuan," urainya.

Dikatakan, terkait rencana pemekaran wilayah, diakui sampai kini moratorium belum dicabut. "Semua pihak masih menunggu pemerintah pusat mencabut moratorium. Peraturan pemerintah (PP) tentang pemekaran desa yang direncanakan agar ditingkatkan menjadi undang-undang (UU) saat ini sedang dalam pembahasan DPR RI," ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua tim pemekaran tingkat kabupaten ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampung Utara, Hasan Asnawi berharap pemekaran kelak tidak mengkotak-kotakan suku atau golongan. "Tapi, sesuai dengan tujuan awal untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, memudahkan pelayanan dan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Jika semua persyaratan sudah lengkap, menurutnya, seluruh proses tinggal menunggu pencabutan moratorium. "Saya juga berharap desa yang akan dimekarkan bisa sama-sama maju bersama desa induknya. Jangan sampai desa hasil pemekaran yang maju, sementara desa induknya jadi terpuruk," ujarnya.

Diketahui, rencana pemekaran Desa Ogan Lima Timur terdiri dari tiga dusun yakni dusun 2, dusun 9 dan dusun 10 dengan jumlah penduduk 1.193 jiwa atau 310 kepala keluarga. "Untuk jumlah mata pilih di desa calon pemekaran ini jumlahnya mencapai 3.600," beber Anharudin Ketua Panitia Pemekaran Desa Ogan Lima Timur.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 200 warga itu dilanjutkan peninjauan lokasi pembangunan kantor Desa Ogan Lima Timur sekaligus lokasi pemekaran Desa Ogan Lima Barat yang sedang dalam persiapan.

www.radarlampung.co.id

2 komentar:

  1. Harus lebih maju

    #bedeng, ogan lima timur

    #robi

    BalasHapus
  2. Dusun 9 bedeng nya belum dapet sumur bor pak
    katanya mau dibuatin sumur bor

    BalasHapus