Cari di Blog Ini

Minggu, 03 Maret 2013

Ada Ribuan Hektar Lahan Bermasalah Di Lampung Utara

Tercatat lebih dari 8.000 hektar lahan yang bermasalah dan dipersengkatan di kawasan Lampung Utara. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Lampung Utara, I Wayan Gunawan, mengatakan bahwa sekitar 58 bidang lahan masih belum bisa diselesaikan sertifikasinya meskipun sudah cukup lama permohonannya diajukan oleh masyarakat. Lahan terluas yang menjadi masalah adalah yang berada pada lokasi Bunga Mayang. Lahan dengan luas 6.657,60 hektar masih dipersengketakan antara PTPN 7 Bunga Mayang dan Ormas Sungkai Bunga Mayang.
Jembatan timbang Kotabumi Lampung Utara
8.000 Ha Lahan Bermasalah

Lampung Utara yang disebut-sebut merupakan salah satu kabupaten rentan konflik agraria ternyata bukan hanya isapan jempol. Berdasarkan daftar inventarisasi permasalahan sengketa Pemkab Lampura 2012, tercatat lebih dari 8.000 hektare (ha) bermasalah dan dalam sengketa. Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Lampura I Wayan Gunawan mengatakan, tercatat pula 58 bidang lahan belum juga menemukan titik terang dalam pengajuan pembuatan sertifikat oleh masyarakat. Ini lantaran berbenturan dengan sanggahan pihak Permukiman Angkatan Laut (Kimal) Lampung yang berdomisili di wilayah setempat. "Kami sudah melakukan berbagai langkah untuk mencari penyelesaiannya," ujar Wayan kemarin.

Rincian data itu, kata dia, yakni sengketa lahan di Desa Tulungbuyut, Kecamatan Hulusungkai, seluas 1.005 ha. Seluas 3.951 ha mengenai permintaan masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tulungbuyut di dalam HGU PT KAP agar dapat diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Kemudian 48 ha sengketa lahan terjadi di Kotabumi Utara berupa permohonan penerbitan buku sertifikat hak milik pada 2001. Meski buku sertifikat sudah diterbitkan oleh BPN, masyarakat tidak bisa mengelola karena ada larangan dari pihak Kimal yang menganggap lahan itu milik TNI-AL. "Di Kotabumi Utara ada 58 bidang lahan warga sudah diajukan pembuatan sertifikat melalui program sertifikasi massal swadaya (SMS), namun juga tidak bisa diterbitkan karena masih bermasalah dengan Kimal," katanya.

Wayan mengatakan, sengketa lahan terluas terjadi di Bungamayang seluas 6.657,60 ha antara Ormas Sungkai Bungamayang (Sabaisai) dengan PTPN 7 Bungamayang mengenai lahan HGU PTPN Nomor 7.Sk.S. Di Sungkai Utara, tepatnya di Desa Kotanegara, Negararatu, dan Tulungbuyut seluas 1.059,359 ha yang dimiliki PT KAP dipertanyakan oleh masyarakat karena lahan dianggap tanah ulayat. Kemudian di Desa Papanasri, Kecamatan Abungsemuli, seluas 12 ha dengan pokok persoalan proses perselisihan antara kepala desa dengan BPD setempat yang diserahkan PT Lambang Jaya kepada Desa Papanasri sebagai salah satu syarat pemekaran desa.

Diakui Wayan, persoalan sengketa lahan memang proses yang sangat melelahkan dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menemukan jalan penyelesaiannya. "Kami akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik dengan cara memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Di antaranya dengan BPN," ungkapnya.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar