Cari di Blog Ini

Minggu, 13 Januari 2013

Rapat Pembahasan Bus Sekolah Lampung Utara Ditunda Karena Wakil Dinas Pendidikan Tidak Hadir

Rapat dengar pendapat yang membahas pengkajian ulang operasional bus sekolah di Lampung Utara yang dilaksanakan di Gedung DPRD Lampung Utara pada Jumat 11 Januari 2013 terpaksa ditunda hingga Senin 14 Januari 2013 karena wakil Dinas Pendidikan Lampung Utara tidak hadir pada rapat tersebut. Rapat dengar pendapat tersebut diselenggarakan untuk menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan oleh ratusan sopir angkot di halaman Gedung DPRD pada Senin 7 Januari 2013 lalu. Para sopir angkot tersebut menuntut pemerintah Lampung Utara agar menertibkan operasi bus antarkota dalam provinsi dan meninjau ulang operasional bus sekolah.
Rapat Bus Sekolah Lampung Utara
Disdik Mangkir, Hearing Ditunda

Rapat dengar pendapat (hearing) pembahasan bus sekolah di gedung DPRD Lampung Utara ditunda kemarin. Penundaan rapat itu disebabkan tidak hadirnya Dinas Pendidikan (Disdik). Sebelumnya, hearing yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu sudah dihadiri Ketua DPRD M. Yusrizal serta anggotanya, Yordan Bangsaratoe dan Herwan Mega. Kemudian Kasatlantas AKP Surono, Kabid Lalu Lintas Dishubkominfo Lampura Susilo Dwiko, Ketua Organda Lampura Wahidin Damanik, dan perwakilan sopir angkutan kota (angkot) kuning. "Ya, hearing ditunda hingga Senin (14/1) karena minus Disdik Lampura," kata M. Yusrizal di kompleks perkantoran DPRD Lampura kemarin.

Dia menyatakan, dewan akan menyikapi tuntutan ratusan sopir angkot yang berdemonstrasi di gedung DPRD Lampura, Senin (7/1), agar operasi bus sekolah dikaji ulang dan menertibkan bus antarkota dalam provinsi (AKDP). "Kalau penertiban bus AKDP sudah ada solusinya. Tapi, masalah bus sekolah belum ada kesepakatan," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap ketika program bus sekolah diluncurkan dan berjalan optimal tidak ada pihak yang merasa dirugikan. "Kenapa rapat hari ini kita tunda? Sebab, kita membutuhkan data yang valid. Nah, yang mempunyai data siswa miskin adalah Disdik. Sementara, Disdik tidak hadir. Karena itu, rapat kami tunda," ucapnya.

Menurut dia, program bus sekolah adalah program untuk membantu meringankan siswa. Di sisi lain, jangan juga mengganggu sopir angkot untuk mencari rezeki. "Karena itu, harus disiasati program ini agar tetap berjalan tanpa mengganggu siswa sekolah dan sopir angkot," katanya.

Sayangnya, hingga kemarin Plt. Kadisdik Lampura Budi Utomo belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi telepon selulernya tidak diangkat, meski dalam kondisi aktif. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas.

www.radarlampung.co.id