Cari di Blog Ini

Senin, 28 Januari 2013

Pemkab Rancang Perda Pemekaran Desa Dan Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara saat ini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mebahas tentang pemekaran desa dan kelurahan di wilayah Lampura. Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah namun Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara M. Rezki, S.H mengatakan bahwa kebutuhan akan pemekaran wilayah ini merupakan kebutuhan suatu daerah.
Kotabumi Lampung Utara
Rancang Perda Pemekaran

Meski moratorium pemekaran wilayah masih diberlakukan pemerintah pusat, Pemkab Lampung Utara tetap merancang peraturan daerah (perda) tentang pemekaran desa dan kelurahan. Bahkan, rencananya perda itu disahkan pada tahun ini. Kabag Hukum Pemkab Lampura M. Rezki, S.H. mengatakan, kini memang moratorium masih diberlakukan. Meski demikian, ia menganggap pemekaran itu merupakan kebutuhan suatu daerah. "Dengan adanya moratorium, bukan berarti tidak dibahas. Sebab, kita bekerja berdasarkan undang-undang (UU). Jika kita membutuhkan, kenapa tidak? Jadi, kita bekerja berlandaskan UU dan kebutuhan suatu daerah," katanya.

Selain itu, lanjut Rezki, Pemkab Lampura juga merancang tiga perda lainnya. Yakni perda investasi daerah, perizinan dari Dinas Kesehatan, serta pencabutan perda tentang lalu lintas yang lama karena sudah tidak layak lagi dan tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas yang terbaru. "Perda tentang lalu lintas kita mengacu pada UU lama. Sedangkan sekarang ini sudah terbit UU yang baru, yakni UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, kita lakukan penyesuaian," ucapnya.

Rezki merinci jika UU yang lama pengelolaan izin penutupan jalan ada pada Dinas Perhubungan, semenjak ada UU yang baru izin penutupan jalan jadi kewenangan polantas. "Jadi kalau mau ada penutupan jalan, sekarang izinnya ke Satlantas Polres Lampura," ujarnya.

Dia menambahkan, ada juga raperda yang sudah dibuat diselesaikan pada 2012, namun belum disahkan. Di antaranya raperda rencana tata ruang wilayah (RTRW). "Belum disahkannya raperda ini menjadi tanggung jawab satker terkait. Tugas kita pada 2012 sudah selesai dalam pembuatan raperda. Jika tidak disahkan DPRD, kemungkinan ada yang perlu direvisi. Jadi, silakan saja konfirmasi ke masing-masing satker," ungkap Rezki.

www.radarlampung.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar