Cari di Blog Ini

Minggu, 11 November 2012

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampura Bantah Pungli Pembuatan e-KTP

e-KTP
Disdukcapil Bantah Pungli

Terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam pembuatan e-KTP oleh petugas di kecamatan yang terungkap saat paripurna pembahasan KUA-PPAS 2013 dalam pandangan fraksi, Senin (5/11/2012), dibantah keras oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Lampung Utara (Lampura) satker yang menangani hal tersebut. "Saya membantah kalau ada yang mengatakan ada pungli dalam pembuatan e-KTP, kalau ada temuan dan bisa dibuktikan akan kami beri sanksi tegas," kata Lukman Kabid Kependudukan Disdukcapil Lampura, Selasa (6/11/2012).

Sementara itu, Lukman mengakui bahwa pernah ada laporan pegawainya yang ditugaskan di Kecamatan Abung Semuli dan Kecamatan Abung Selatan, untuk program e-KTP diduga melakukan pungli. "Itu saya tindak tegas, dan langsung berikan sangsi dengan pencabutan surat perintah tugas (SPT)," ungkapnya.

Bahkan Lukman membantah, kalau Disdukcapil yang memerintahkan untuk memungut biaya dalam program pemerintah yang jelas bebas biaya ini. "Saya pastikan isu tersebut tidak benar, dan tidak mungkin Disdukcapil melakukan hal tersebut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, program yang dicangkan pemerintah pusat dalam pembuatan e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk) gratis ternyata dalam pelaksanaan di Kecamatan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terdapat penyimpangan, Demikian yang diungkapkan Ibnu Hajib juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya. "Penyimpangan dengan melakukan pungutan terhadap masyarakat dalam pembuatan e-KTP tersebut," ungkapnya saat rapat paripurna dalam pembahasan KUA-PPAS ABPD 2013, di gedung DPRD setempat, Senin (5/11/2012).

Ibnu Hajib mengatakan, program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut sangat baik sekali, tetapi pada kenyataanya masyarakat banyak yang mengeluhkan atas pungutan yang terjadi. Meskipun pungutan itu berbentuk sukarela, lanjutnya, tetapi itu tidak benar, dan tidak seharusnya karena pembuatan e-KTP tersebut gratis. "Ini kami ketemukan di beberapa kecamatan, dengan pungutan 5 ribu hingga 10 ribu," ungkapnya.

www.lampungutara.go.id