Cari di Blog Ini

Rabu, 14 Desember 2011

Oknum Anggota DPRD Lampung Utara Diduga Komersialkan Pengurusan Izin HKn

Kejari Usut ‘Komersialisasi’ Hutan Kemasyarakatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi bergerak cepat mengusut dugaan 'bisnis haram' anggota DPRD Lampung Utara (Lampura) Rahmad Fadli yang mengkomersilkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKn). Padahal, pengurusan izin HKn digratiskan oleh pemerintah. Korps Adiyaksa itu mulai turun lapangan untuk mengumpulkan data dan ketarangan terkait masalah tersebut.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Arnold Atarwaman, mengatakan, pihaknya berjanji akan terus menindak lanjuti dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh Rahmad Fadli terkait pembuatan izin HKn di Desa Sindang Agung dan Desa Mekarjaya Kecamatan Tanjungraja itu. "Kita masih menunggu surat perintah (Suprin) dari Kajari untuk turun kelapangan. Jika Suprin tersebut sudah turun, kita akan langsung mengecek kelapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat," ujar Arnold kepada Kupas Tuntas, Selasa (13/12).

Menurutnya, sesuai laporan ada beberapa masyarakat yang mengaku telah dirugikan dalam rencana pengurusan izin HKn ke Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

Arnold mengakui ada informasi bahwa pengumpulan dana yang diterima oleh Rahmad Fadli merupakan swadaya masyarakat dengan alasan untuk mengurus izin HKn ke Jakarta. Namun, hal itu tidak akan menghalangi upaya pihaknya mengungkap masalah sebenarnya. Apalagi, lanjutnya, sejak masyarakat menyerahkan uang tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya. Sehingga, masyarakat dua desa itu merasa tertipu lalu melaporkan ke kejaksaan. "Karena prosesnya sudah cukup lama, sehingga masyarakat beranggapan bahwa mereka sudah ditipu. Oleh karena itu kita akan turun langsung kelapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat," janjinya.

Setelah turun kelapangan dan ditemukan indikasi pungli, maka langkah selanjutnya akan ditentukan. Sebelumnya, warga Desa Sindang Agung dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjungraja Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melaporkan Rahmat Fadli anggota DPRD Lampura ke Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kota Bumi. Rahmat Fadli diduga menipu warga dalam mengurus izin Hutan Kemasyarakatan (HKn).

Dalam mengurus izin HKn, warga dua desa itu mempercayakannya kepada Rahmat Fadli tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD. Namun, hingga saat ini izin Hkn itu tidak ada kejelasan. Sementara, uang warga yang dikumpulkan dan diserahkan ke Rahmat Fadli juga tidak jelas nasibnya. Menurut keterangan warga uang yang disetor ke Rahmad Fadli bervariasi terganggu luas lahan. Besarnya mulai Rp13 Juta sampai dengan Rp36 Juta.

Sementara, Kabid Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lampura, Sutan Marpaung, mengatakan, masyarakat sama sekali tidak dikenakan biaya alias geratis dalam mengurus izin HKn. Masyarakat hanya diminta mengurus HKn sesuai prosedur dan melengkapi persyaratan administrasi yang benar sesuai dengan fakta lapangan.

Saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Lampura, Rahmad Fadli membantah jika dirinya melakukan Pungli.Menurutnya, pembayaran dana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, dan pengurusan izin HKn itu sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu Tanda Tangan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

sindikasi.inilah.com