Cari di Blog Ini

Jumat, 09 Desember 2011

Ketua RT di Lampung Utara Mendapat Tunjangan Rp. 25 Ribu Per Bulan Tahun 2012

Pemkab Alokasikan TPAPD Capai Rp 5 Miliar

Pada Tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menganggarkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) dengan jumlah lebih dari Rp5.166.300.000,-. Anggaran itu dialokasikan untuk 232 Kades, 91 Sekdes Non PNS, 696 Kaur, 1275 LK atau Kadus dan 3271 RT yang ada di Lampura. "Untuk setiap bulannya para Kades mendapat Rp600 ribu, Sekdes Non PNS Rp200 ribu, Kaur Rp150 ribu, LK atau Kadus Rp50 ribu dan RT mendapat Rp25 ribu per bulannya," ujar Kabid Pemerintahan Desa Juniriyadi, M.M., mendampingi Kepala BPMPD Lampura Hasan Asnawi, M.M, kemarin (8/12).

Juniriyadi mengatakan, alokasi TPAPD itu diluar Anggaran Dana Desa (ADD) yang sedang digodok di DPRD Setempat. Sayangnya untuk jumlah ADD bagi 232 Desa di Lampura, Juniriyadi enggan menjelaskan secara rinci dengan alasan anggaran itu sedang dalam tahap pembahasan.”Kalau jumlah ADD belum dapat diketahui karena sedang dalam tahapan penggodokan di Dewan,”kata dia.

Namun Juniriyadi menjelaskan untuk 2011 jumlah ADD masing-masing Desa Rp 32.200.000,- dan didalamnya sudah termasuk TPAPD. "Dipisahkannya antara ADD dan TPAPD sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat dan sekaligus sebagai upaya bentuk apresiasi pemerintah kabupaten," ujarnya.

Menurut Juniriyadi, terkait dengan tehnis pencairan TPAPD sedang disusun Peraturan Bupatu (Perbup)-Nya. "Tapi yang jelas TPAPD itu sudah masuk dalam APBD 2012 dan sudah disetujui Dewan," lanjutnya.

Bantuan itu rencananya dibagikan setiap bulannya kepada Aparatur Desa, dan diharapkan dapat diterima secara langsung. Namun demikian, kata Juniriyadi, khusus untuk tunjangan penghasilan bagi para RT, karena jumlahnya sangat kecil yakni Rp 25 ribu perbulan. "Karena itu khusus untuk para RT akan diberikan setiap tiga bulan sekali," jelasnya seraya menyebutkan bantuan jangan dilihat nilainya, tapi lebih kepada bentuk perhatian pemerintah kabupaten kepada aparatur pemerintahan desa.

www.radarkotabumi.com